Rabu, November 30, 2022
BerandaAcehAPBK Abdya 2023 Turun Dari Tahun Lalu

APBK Abdya 2023 Turun Dari Tahun Lalu

BLANGPIDIE realitasonline.id| Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2023 Aceh Barat Daya (Abdya) disepakati dan disahkan sebesar Rp. 957.379.095.062 sebagaimana tertuang dalam berita acara antara DPRK dan Pemkab Abdya pada rapat paripurna penutupan pembahasan rancangan qanun APBK 2023 di gedung DPRK setempat, Kamis (24/11).

Jika dibandingkan dengan belanja daerah pada tahun lalu (2022), APBK Abdya terjadi penurunan. Dimana pada tahun 2022 APBK Abdya mencapai Rp 1 triliun lebih.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Abdya, Nurdianto itu juga turut dihadiri Pj Bupati Abdya H Darmansah SPd MM dan unsur Forkopimkab lainnya serta sejumlah anggota DPRK, Sekda Abdya Salman Alfarisi ST, Kepala SKPK dan tamu undangan lainnya.

Dimana, dalam berita acara yang disampaikan Badan Anggaran DPRK Abdya menyimpulkan bahwa, belanja daerah sejumlah Rp. 957.379.095.062 dan jumlah pendapatan senilai Rp. 858.012.802.970. Sedangkan besaran APBK Abdya tahun 2022 Rp. 1.000.044.842.547

Usai laporan Badan Anggaran DPRK Abdya, rapat dilanjutkan dengan pemandangan akhir fraksi-fraksi yang disampaikan Agusri Samhadi dan Zulkarnaini juga Anton Sumarno.

Baca Juga:   Aksi Cepat Tanggap Bencana:
Babinsa Bantu Evakuasi Warga Terdampak Banjir

Pj Bupati Abdya, H Darmansah SPd MM dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota dewan yang telah merampungkan pembahasan APBK Abdya tahun anggaran 2023 dan telah ditetapkan dalam persetujuan bersama.

Rancangan qanun APBK 2023 yang diajukan ke forum dewan tersebut telah dibahas melalui beberapa tahap pembahasan dan yang diakhiri dengan pendapat akhir dari fraksi-fraksi. Dari hasil pendapat akhir dalam forum, banyak saran dan pendapat serta usul yang sangat berguna dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Abdya pada masa yang akan datang.

“Kami menyadari bahwa dalam tahap-tahap pembahasan rancangan qanun APBK 2023 antara eksekutif dan legislatif terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran, tetapi masih dalam koridor pencapaian kata sepakat,” ujarnya.

Pada dasarnya, pembahasan APBK 2023 tetap mengacu kepada mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Saran dan pendapat dari legislatif sangat diperlukan karena legislatif merupakan mitra pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Baca Juga:   Bupati Aceh Selatan Resmikan Penegerian Puluhan TK se-Kabupaten

“Anugerah yang sangat kami hargai selama berlangsungnya rapat paripurna adalah rasa kebersamaan dalam pembahasan antara pihak eksekutif dengan legislatif sehingga APBK 2023 dapat dirampungkan tepat pada waktunya melalui musyawarah secara mufakat.

Kemampuan kita menyelesaikan pekerjaan besar ini merupakan suatu bukti bahwa nilai kebersamaan dan kesepahaman dalam mewujudkan harapan dan cita-cita kita semua sudah sangat mengarah kepada perbaikan-perbaikan demi kemajuan daerah yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Paripurna yang berlangsung di gedung DPRK itu turut dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan kabupaten (Forkompimkab), Sekda Salman Alfarisi ST, para asisten, staf ahli, kepala SKPK serta unsur terkait lainnya. (Zal)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

BERITA POPULER

BERITA TERBARU