Bireuen - Realitasonline.id| . Ketua Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Bireuen (Forkomabir) Wilayah DKI Jakarta Agussalim menilai cara berpikir Suhaimi Hamid (Wakil Ketua DPRK Bireuen) merugikan Daerah.
Ketua Forkomabir Wilayah DKI Jakarta Agussalim dalam siaran Pers yang diterima Realitas, Rabu (27/7/2022) mengatakan, sangat menyesali sikap Suhaimi Hamid yang menyampaikan pernyataan di media massa, padahal yang bersangkutan adalah Pimpinan Dewan.
"Dia terlibat dalam proses pembahasan Anggaran. Apalagi sidang paripurna pengesahan APBK Bireuen Tahun Anggaran 2022 dipimpin oleh Suhaimi Hamid dan beliau pula yang mengetok palu," tulis Agussalim dalam siaran Persnya itu.
Ketua Forkomabir Wilayah DKI Jakarta Agussalim yang sering disapa Agsal meminta setiap Anggota Dewan supaya berpikir secara visioner demi kemajuan Kabupaten Bireuen. Bukan sebaliknya melemparkan hal - hal yang kontraproduktif dan menimbulkan kebingungan ataupun kegaduhan publik.
Agsal juga mempertanyakan menyangkut rencana dialihkan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Rp10 Miliar dari Anggaran Pembangunan Stadion Paya Kareung.
"Seperti apa mekanisme dan tahapan yang ingin dijalankan untuk mengubah atau mengalihkan kegiatan tersebut, berhubung sampai dengan saat ini Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBK 2021 yang telah diserahkan oleh eksekutif dari jauh-jauh hari kepada DPRK masih belum juga diselesaikan oleh mereka. Secara aturan apabila RANQANUN Pertanggungjawaban APBK 2021 belum menjadi Qanun, otomatis pengubahan APBK untuk 2022 pun tidak bisa dilakukan. Ditambah lagi dengan limit waktu yang tersisa. Memangnya seperti apa tahapan perencanaan, pembahasan serta realisasinya yang ingin dilakukan? Apakah pihak DPRK Bireuen sudah mempertimbangkan hal ini? Atau ini memang hanya spekulasi dan sebagai 'panggung' bagi Suhaimi Hamid saja, agar terlihat hebat di mata publik atau jangan-jangan Saudara Suhaimi sendiri yang memang tidak memahami proses dan alur penganggaran", sebut Agsal.
Sambung Agsal, kalau langkah pengalihan anggaran itu jadi dilakukan dan dipaksakan oleh pihak DPRK, tapi kemudian tidak selesai sampai akhir tahun, dipertanyakan sejauh mana tanggung jawab dari DPRK jika anggaran tersebut tidak terealisasi?
