22 Tahun Kabupaten Bireuen, Dari Penjabat Bupati Sampai di Tangan Pemimpin Tunggal

0

KABUPATEN Bireuen dibentuk dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2000. Pada 12 Oktober 2021 ini, kabupaten pemekaran dari Aceh Utara ini usianya telah mencapai 22 tahun. 

Bireuen dikenal daerah yang sarat dengan sejarah. Termasuk Presiden Ir  Soekarno pernah menginap satu malam di kota ini. Namun, seperti apatah perkembangan kabupaten dengan penduduk 500 ribu jiwa ini?

Setelah pisah dari Kabupaten Aceh Utara, kabupaten yang membawahi 17 kecamatan itu sudah dipimpin oleh lima kepala daerah. Yaitu penjabat Bupati Bireuen Drs. H. Hamdani Raden. Bupati/ Wabup Drs. H. Mustafa A Glanggang/ Drs. H. Amiruddin Idris,SE. Drs. Nurdin Abdul Rahman/ Drs. Busmadar Ismail, H. Ruslan Daud/ Ir. Mukhtar,MSi, dan H. Saifannur, SSos/ Dr.H.Muzakkar A Gani,SH MSi.Haji Saifannur meninggal dunia pada 2,5 tahun memimpin Kabupaten Bireuen. Dan sisa masa jabatan bupati periode 2017- 2022 ini dilanjutkan oleh Dr. H. Muzakkar A Gani,SH MSi.
Drs. H. Hamdani Raden dinilai sukses dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjabat Bupati Bireuen. Putra kelahiran Desa Cot Trieng ini berhasil membangun bagian “pondasi” Pemkab Bireuen.

Dalam melaksanakan tugasnya, Drs. H. Hamdani Raden yang sering disapa Pak Ham,  telah berhasil membentuk Dinas, Kantor dan lembaga lainnya di lingkungan Pemkab Bireuen.

Pak Ham membentuk Legislatif Bireuen. Sebanyak 25 politikus yang mengajukan diri sebagai calon anggota DPRK periode pertama berhasil dilantik. Pelantikan wakil rakyat tanpa Pileg itu dilakukan dalam suasana daerah yang tidak kondusif karena konplik bersenjata antara GAM – TNI/ Polri.

Pak Ham juga telah membangun bidang infrastruktur. Salah satu gagasan Pak Ham adalah jalan dari Krueng Meuseugop tembus ke  Kecamatan Peusangan. Untuk menyambung ruas jalan di daerah pedalaman Bireuen tersebut perlu membangun beberapa unit jembatan.

Lima jembatan rangka baja yang dibangun di masa Pak Ham adalah jembatan Krueng Meuseugob, di Kecamatan Samalanga. Jembatan Alue Limeng, di Kecamatan Jeumpa. Jembatan Blang Manee, di Kecamatan Peusangan Selatan, dan jembatan Cot Ara, di Kecamatan Kutablang. Namun Hamdani tidak berhasil menyelesaikan jalan tersebut sampai seratus persen. 

Drs. H. Mustafa A Glanggang/ Drs. H. Amiruddin Idris, SE. Pasangan ini ditetapkan menjadi “tampuk” Pemerintahan Kabupaten Bireuen setelah memenangkan sengketa Pilkada di “meja hijau”.

Tgk.Mus. Begitu mantan wartawan itu sering disapa. Dia adalah bupati yang melaksanakan hukuman cambuk pertama di Provinsi Aceh.

Ketika itu, Jumat (24/6/2005), 15 terpidana kasus perjudian dicambuk di Halaman Mesjid Agung Bireuen. Ribuan warga mendatangi tempat itu untuk menyaksikan eksekusi cambuk pertama di Republik tercinta ini.

Di daerah yang telah diterapkan darurat militer, Tgk. Mus menggerakkan pembangunan. Salah satu bangunan besar karya dari mantan anggota DPRD Tk.l Aceh itu adalah Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Bangunan mewah empat lantai di jalan Banda Aceh – Medan itu sekarang jadi “Menara Gading” Kabupaten Bireuen.

Rel Kereta Api peninggalan Kolonial Belanda sepanjang 10 km juga dibongkar di era kepemimpinan kader PII itu. Jalan kereta api dari Geulumpang Payong tembus ke Cot Buket disulap menjadi jalan umum. Sekarang melalui ruas jalan itu banyak melintas kenderaan bermotor.

Baca Juga:   Melihat Upaya AP II Bangkit Dari Keterpurukan

Tidak saja membangun kantor, jalan, memperbaiki saluran irigasi, dan sarana lainnya, Tgk.Mus juga menata ibu kota kabupaten. 

Dalam hal mengindahkan Kota Juang dia menata beberapa kawasan. Daerah kumuh di depan Meunasah Padang (Meunasah Kota) diubah oleh Tgk Mus menjadi taman kota. Tapi sayang taman yang cantik itu sekarang telah berubah kumuh kembali. Lokasi itu telah dijadikan Rex oleh bupati berikutnya.

Itu sajakah? Tidak. Dalam hal memperindah wajah kota, Tgk. Mus memang ahlinya. Berikutnya dia menata alun alun kota. Monumen Batee Kureng yang tidak jauh dari tangga Meuligoe Bireuen dipindahkan ke luar halaman. Monumen untuk mengenang Batalyon DI/ TII diletakkan tidak jauh dari Tugu Kota yang merupakan warisan Batalyon Diponegoro. Dan akhirnya klop lah ibu kota Bireuen.

Tgk. Nurdin. Sosok taat agama yang memiliki nama lengkap Drs. Nurdin Abdul Rahman dilantik menjadi Bupati Bireuen periode 2007 – 2012. Intelektual GAM ini maju sebagai calon Bupati Bireuen dengan “perahu” politik Partai Aceh (PA) Pilkada yang telah mengantarkan Tgk. Nurdin menjadi orang nomor satu di kabupaten keripik pisang ini digelar pasca Penandatanganan MoU Helsinky.

Walau sudah di pucuk Pemkab Bireuen, tapi tidak membuat dia sombong. Tgk. Nurdin tetap melaksanakan rutinitas agama seperti salat berjamaah dengan mendatangi rumah ibadah.

Ketika memimpin Tgk. Nurdin mempercayai pejabat bawahannya.  Namun ada beberapa pejabat yang sepertinya manfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkaya dirinya.
Contohnya, tentang proyek Kapal keruk “Kuala Jeumpa”. Kapal yang dibeli dengan anggaran mencapai Rp7 miliar itu sepertinya tidak diterima manfaat oleh nelayan di Kabupaten Bireuen.

Setali tiga uang. Seperti halnya kapal keruk Kuala Jeumpa, kasus utang PSSB Bireuen juga berurusan dengan hukum. Tgk Nurdin yang diketahui tidak neko neko dalam menggerakkan roda pemerintahan sepertinya digiring untuk membuat utang pada RSUD dr. Fauziah Bireuen. Anehnya uang pinjaman pribadi Tgk dari kas rumah sakit digunakan untuk membayar utang dengan pemain kontrak PSSB Bireuen.

Ujungnya Tgk. Nurdin dan dua pejabat rumah sakit yang dapat dipastikan tidak makan seperak pun pinjaman itu harus menerima resikonya yaitu masuk penjara.
Setelah Drs.Nurdin Abdul Rahman, giliran H. Ruslan Daud yang menjadi “bos” Bireuen. Ruslan Daud yang lama menetap di Malaysia memang “mahir” dalam mengelola Pemkab Bireuen.

Apa beberapa proyek penting yang berhasil dibangun Ruslan Daud? Salah satu adalah Pasar Induk Cureh. Proyek ini dibangun dengan biaya mencapai Rp22 miliar. Tapi tanah untuk lokasi Pasar Induk Cureh telah diselesaikan di masa Drs. H. Mustafa A Glanggang.
Seterusnya, Ruslan Daud juga memindahkan Terminal Bus Bireuen ke Geulumpang Payong.

Lokasi bekas terminal bus antar kota dalam provinsi dibangun Bank Aceh Syariah. Tapi sayang Terminal Bus di Geulumpang Payong sampai sekarang belum difungsikan sesuai peruntukannya. Tempat itu dimanfaatkan lahan bongkar barang truk.

Baca Juga:   Melihat Upaya AP II Bangkit Dari Keterpurukan

Kebijakan lainnya yang hanya dapat memperindah kota di lintasan nasional Banda Aceh – Medan itu adalah mengalihkan status Hotel Murni Bireuen. Aset Pemkab yang berasal dari Rumoh Ulee Balang Beurahmad itu menjadi pusat perbelanjaan modern di Bireuen.
Muluskah Pemerintahan Ruslan? Sepertinya tidak juga.

Salah satu hal yang fatal di masa “Toke Lan” adalah penyelewengan Dana Relawan Siaga Bencana (Sigab) Dana Tahun 2013 sebesar Rp730 juta itu diselewengkan.

Akibatnya kepala  BPBD Bireuen dipecat dari ASN. Hal serupa terulang lagi. Kali ini  tahun 2016 tersangkut di Tebing Krueng Samalanga. Kepala BPBD itu pun dihukum pecat dari ASN, sama seperti diterima kepala BPBD sebelumnya.

Giliran H. Saifannur, SSos yang naik tahta Bireuen. Pengusaha yang menjadi ketua Partai Golkar Kabupaten Bireuen itu mengendalikan Pemkab Bireuen bersama Wabup Dr. H. Muzakkar A Gani, SH MSi.

Proyek nomor wahid yang pernah digagas H. Saifannur adalah Pembangunan Rumah Sakit Regional Bireuen. Untuk mewujudkan impiannya itu Haji Saifannur yang akrab disapa Keuchik Saifan membebaskan tanah di Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan. Namun, sayang Haji Saifan tidak bisa lagi melanjutkan proyek tersebut. Beliau telah dipanggil Yang Maha Kuasa.

Haji Saifannur meninggal pada Minggu 19/1/2020. Pun begitu atas doa doa dari masyarakat Bireuen, proyek Rumah Sakit Regional Bireuen tersebut terus berlanjut. Sekarang pada Rabu (29/9/2021) dikerjakan bagian pondasinya. 

Kemudian Pemkab Bireuen diteruskan oleh bupati sambung. Dr. H. Muzakkar A Gani, SH MSi yang dilantik sebagai Bupati Bireuen sisa masa jabatan periode 2017-2022. Namun apakah pemimpin tunggal itu masih meneruskan Visi Misi Fakar?

Ada beberapa proyek yang sedang diselesaikan oleh Pak Muzakkar. Di antaranya proyek mangkrak di masa Ruslan Daud, yaitu Gedung DPRK dan Kantor PUPR di Komes Bireuen.Selain itu juga membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Desa Cot Gapu. Proyek ini terdampak pada usaha masyarakat miskin. Puluhan kios keripik di tepi jalan Banda Aceh – Medan harus digusur. Mereka pun menolak pindah, karena kehilangan lahan cari makan.

Sektor pemberdayaan masyarakat sepertinya masih tidak maksimal. Bukan saja dalam hal memodali Usaha Kecil Menengah. Tapi hak hak orang orang miskin pun tidak disalurkan secara baik.

Kadus yang masih segar di masyarakat adalah dugaan penyelewengan Bantuan Sosial UEP- 2020 di Dinas Sosial Bireuen.

Bantuan untuk 250 masyarakat miskin itu ditakini banyak pihak telah diselewengkan. Sebenarnya kasus tersebut sudah pernah ditangani di Kejari Bireue, tapi dinyatakan tuntas setelah dikembalikan Rp100 juta ke Kas Daerah oleh kadis Sosial,Mul. Bupati Muzakkar dalam.merespon kasus memalukan itu hanya dimutasikan Kadis Sosial Bireuen, Mul.

Inilah wajah Bireuen kita. Dulu Panitia Pemekaran Kabupaten harus bercucuran keringat memperjuangkan Kabupaten Bireuen. Kini warga miskin yang harus meneteskan air mata. Mereka menangis karena sering diperlakukan tidak oleh oknum pejabat. Pun demikian “Selamat Ultah Bireuen ku, Bireuen kita, Bireuen semua”. (A Hadi Juli)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here