Catatan Senin-Kamis; 3 Hari 3 Fakta

0

KLOPLAH sudah. Dalam 3 hari ada 3 fakta, semuanya bertemakan Covid-19. Fakta yang paling gres pemberlakuan larangan mudik lebaran mulai hari ini, 6 Mei hingga tanggal 17 Mei nanti. Boleh mudik, tapi hanya berlaku untuk 8 wilayah aglomerasi, termasuk Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo). Aturannya dituangkan dalam SE Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 No.13 tahun 2021. Dan terhitung tadi malam pukul 00.00 WIB seluruh wilayah yang saling berbatasan disekat, dijaga agar tak ada warga yang melenggang untuk berlebaran di kampungnya.

Fakta kedua penutupan sementara Kesawan City Walk (KCW) Medan yang sempat menghebohkan. KCW sempat di launching Walikota Bobby Nasution 28 Maret lalu, namun dalam perjalanannya menimbulkan prokontra karena banyak pelanggaran protokol kesehatan. Tak cumak warga, Gubsu Edy Rahmayadi pun mengultimatum pengelola agar mematuhi aturan. Teranyar, mulai 5 Mei aktifitas KCW dihentikan sementara berdasarkan SE Kadis Pariwisata Medan No. 510.1/1434. Serunya dalam SE tersebut menyebutkan penutupan sementara KCW dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H, tanpa satu katapun mengaitkan dengan Covid-19. Yang menarik dari SE ini juga memberi poin pembukaan kembali KCW akan diinformasikan lebih lanjut. Menggantung, unik dan menarik untuk ditelusuri lebih lanjut.

Fakta terakhir terkait SE Mendagri tertanggal 4 Mei 2021 yang awalnya melarang warga mengadakan acara bukber (buka bersama) lebih dari keluarga inti plus 5 orang dan halal bi halal/open house di lingkungan ASN. Larangan ini tertuang dalam SE Mendagri No.800/2784/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan Walikota/Bupati. Serunya, tak berselang lama dan masih ditanggal yang sama Mendagri mencabut SE tersebut dan mengganti kata PELARANGAN menjadi PEMBATASAN melalui SE No.800/2794/SJ.

Inilah 3 fakta menarik tentang Covid-19 dalam 3 hari ini, namun punya keunikan masalah. Untuk pelarangan mudik, sebenarnya bisa dimaklumi alasannya. Menekan penyebaran Covid-19. Dan langkah yang dilakukan adalah mengeluarkan larangan mudik. Harusnya titik, jangan dikoma-komakan lagi dengan dalih aglomerasi. Inkonsistensi terhadap kebijakan inilah yang menimbulkan kebingungan masyarakat. Jangan tebang pilih. Mudik dilarang, tapi diwilayah tertentu. Koq bersikap ambigu? Lantas, adakah jaminan Covid-19 tidak menyebar?

 Padahal, di wilayah aglomerasi ini jumlah kasus Covid-19 ini meningkat tajam, karena kawasan ini merupakan kota-kota besar yang dominan terjadi interaksi antar warga secara masif.

Selanjutnya, jika dilarang mudik, sudahkah terantisipasi orang-orang yang hidup dari proses mudik ini? Mulai dari pemilik kendaraan umum, sopir, penjual jasa atau mereka-mereka yang hidup dalam lingkaran mudik dan berharap akan mendapat rejeki tahunan. Sudahkah negara memikirkannya?

Untuk peristiwa penutupan sementara KCW juga menimbulkan kelucuan. Seakan membantah, pengelola KCW tak mengakui dampak penyebaran Covid-19 menjadi alasan penutupan. Mereka hanya menyebutkan jawaban klise; menyambut Idul Fitri. Kalau alasan menyambut lebaran kenapa musti ditutup, karena di kawasan KCW tidak ada yang mengganggu kekhusukan orang beribadah. Namanya pulak tempat jajanan, sah-sah aja dibukak. Apa bedanya dengan Ramadhan Fair yang dulunya berlokasi persis didepan Masjid Raya, koq enggak pernah ada keberatan pihak pengelola masjid.

Harusnya Walikota dan aparatnya berkata jujur. Penutupan sementara untuk menghindari penyebaran Covid-19. Kami mohon maaf kepada warga Medan. Titik, dan inilah sikap jiwa besar seorang pemimpin. Kurang elok rasanya didalihkan Idul Fitri, tapi sudahlah. Yang penting tutup dulu. Nanti silahkan bukak kembali jika situasi sudah normal, dan wujudkan kawasan KCW benar-benar menjadi The Kitchen of Asia. Kita bangga itu Adinda Bobby.

Untuk pelarangan bukber yang diganti pembatasan juga unik dan menarik untuk ditelaah. Udah macam satria baja hitam lah, setiap saat bisa berubah. Terkesan asal nyeplak, enggak mikir dampak. Padahal, pendapat, pemikiran atau kebijakan seorang pemimpin diibaratkan fatwa, seakan-akan enggak boleh salah. Makanya akan makin bijak jika sebelum mengambil keputusan mencermati pepatah tua, “pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna.”

Dalam konteks menekan penyebaran Covid-19, sebenarnya pelarangan melakukan aktifitas sosial secara terstruktur maupun sporadis sah-sah saja. Warga pasti bisa memaklumi, walaupun dengan perasaan menggerutu. Selanjutnya pelarangan itu diturunkan menjadi pembatasan jika temuan kasus di lapangan mengalami penurunan. Tapi kali ini yang tergambar adalah keteledoran administrasi negara. Ini diperlihatkan dengan pencabutan SE dalam hitungan jam dan selanjutnya diterbitkan SE baru yang hanya mengganti kata pelarangan menjadi pembatasan.

Tapi sudahlah, kekurangjelian administrasi sudah diperbaiki. Kedepan hal seperti ini enggak boleh terjadi, apalagi kebijakan itu dibuat oleh lembaga negara. Jadikan ini koreksi untuk orang-orang di lingkaran Mendagri agar lebih teliti dalam mengeluarkan kebijakan.

Warga sendiri sih anteng-anteng aja meresponnya, apalagi ada kelonggaran. Jika menguntungkan, pasti warga bisa memaklumi, tapi kalok merugikan, pasti Mendagri bakal jadi ‘bulan-bulanan’ warga. Maklumlah, sekarang jamannya viral memviral, slip sikit becakap bisa digoreng kesana-kemari.

Terlepas dari pencabutan kata ‘pelarangan’ jadi ‘pembatasan’, agaknya yang perlu dibahas adalah efektifitas SE tersebut, apalagi pembatasan bukber di era pandemi Covid-19 ini hanya tinggal seminggu lagi. Selain itu, bagaimana dengan lebaran warga non ASN, apakah akan terbit SE terbaru yang membatasi silaturahmi lebaran warga dirumah masing-masing, walau dengan skala besar? Tak ada yang bisa memprediksi.

*****

Sekarang semua dibuat kelimpungan. Wabah Covid-19 betul-betul menimbulkan kepanikan. Beragam skenario, alternatif, solusi dan strategi terus diluncurkan, tapi wabah Covid-19 belum mengindikasikan akan berakhir. Pemerintah dan media terus berjibaku mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5 M.

Namun dibalik semua itu masih banyak warga yang menganggap pandemi Covid-19 sebagai sesuatu yang biasa saja. Bah,….. koq gitu ya. Enggak takut mati atau sudah apatis. Pembuktian atas argumentasi itu bisa tergambarkan di kawasan Medan dan sekitarnya. Disatu sisi Pemprovsu melalui Satgas penanggulangan Covid-19 terus melakukan langkah-langkah antisipasi, baik melalui himbauan maupun razia langsung ke lapangan. Namun disisi lain masyarakat seakan secara sengaja atau tidak sengaja menimbulkan suasana keramaian disana sini. PPKM mikro membatasi jadwal usaha hiburan dan tempat makan hingga pukul 22.00 WIB. Tapi fakta di lapangan, khususnya di kawasan pinggiran kota Medan aturan itu tidak berlaku. Sejumlah tempat usaha makan dan hiburan tersebut buka hingga jelang dinihari. Keramaian di tempat acara dan suasana orang yang tidak mematuhi prokes sudah dianggap pemandangan biasa.

Itu di tempat makan dan hiburan, bagaimana dengan di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional. Enggak perlu dijabarkan lokasinya, tapi pantau saja sendiri. Keramaian orang tak bermasker, keramaian orang yang tidak mengindahkan jaga jarak jadi pemandangan rutin.

Di kampung-kampung malah lebih seru lagi. WabahCovid-19 dianggap biasa saja. “Bos, kita lebih takut lapar ketimbang kenak Covid. Perut mau diisi, kalok enggak jualan cemana kita mau makan. Kalok mati urusan Yang Diatas. Enggak perlu kita bahas-bahas. Sekarang ini banyak kali aturannya. Kalok kita ikuti mampus lah kita kelaparan. Ada enggak ada covid tetap ada orang mati. Mau cemana lagi, cobak. Kalok udah kenak berarti naas namanya,” ucap warga bersahutan.

Inilah faktanya. Wabah Covid-19 ada di sekitar kita. Kita hanya berharap wabah ini cepat berlalu dan kita kembali pada kehidupan normal. Harapannya, suasana Lebaran yang ada didepan mata jangan sampai menimbulkan duka jika kita tidak waspada. Larangan mudik dan aktifitas yang mengundang keramaian hanyalah antisipasi. Cumak petinggi negeri jangan soor sendiri. Kasi solusi, agar tak salah kami menyikapi. Itu saja.

*Syahrir

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here