Minggu, Agustus 1, 2021
BerandaArtikelKesamaan Tupoksi Diharap DPRD Dorong Peningkatan Kesejahteraan BPD

Kesamaan Tupoksi Diharap DPRD Dorong Peningkatan Kesejahteraan BPD

Penulis: H Irwansyah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan representasi dari masyarakat daerah yang notabene adalah para pemilih di tingkat kabupaten dan berasal dari partai politik.

Sedangkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah dan mufakat secara demokratis di desa.

DPRD adalah badan legislatif yang duduk dan bekerja di tingkat kabupaten, sementara BPD berkedudukan dan bekerja di tingkat desa. Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang sama. Mengawasi kinerja kepala pemerintah itulah kesamaan dari amanah yang diemban untuk lembaga dan badan ini.

Mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dan strategis sama halnya seperti anggota DPRD. Dari salah satunya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, tidak serta merta bagi anggota BPD mendapat imbalan yang memadai, disinilah persoalannya ketika amanat Undang – Undang tidak menjadi perhatian apalagi dipandang terkait kesetaraan dalam memperoleh hak kesejahteraan antar perangkat pemerintahan di tingkat desa.

Kesetaraan dimaksud, bukan berarti harus sama dengan apa yang diperoleh Kepala Desa terkait honor atau tunjangan. Apalagi tidak juga dengan anggota DPRD, tidak. Namun kesetaraan dimaksud adalah memadai. Pun kalau dibanding dengan Kepala Dusun saja, pendapatan BPD di Deli Serdang masih jauh tertinggal mengenai besarannya.

Di Deli Serdang, dari besaran penghasilan tetap Kades paling sedikit rp 2.426.420,- setara 120% dari gaji pokok ASN golongan II/a. Untuk Kadus paling sedikit rp 2.022.200,- setara 100% dari gaji pokok ASN golongan ruang II/a. 

Sementara bandingkan untuk BPD tunjangan yang diperoleh rp 700.000,- (ketua), rp 600.000,- (Wakil Ketua/Sekretaris) dan rp 500.000,- untuk bendahara, per bulan.

Dibanding dengan Kabupaten lain di Indonesia, berdasar penelusuran penulis seperti di Kabupaten Subang Jawa Barat, untuk honor BPD yang diterima saat ini, Ketua sebesar rp 2 jt, Wakil/Sekretaris rp 1,5 jt dan Anggota rp 1 jt setiap bulannya. Ini sepertinya bisa menjadi acuan bagi anggota DPRD Deli Serdang untuk dibahas bersama Pemerintah Kabupaten.

Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 sangat jelas terungkap peran serta tugas BPD dalam menjalankan sistem pemerintahan desa. Peran tanggung jawab bagi jalannya roda pemerintahan di desa dirasa cukup menjadi perhatian pemerintah khusus Kabupaten Deli Serdang untuk meninjau terkait besaran pendapatan yang diterima BPD selama ini.

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) merupakan kesatuan Pemerintahan desa, bersama Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa bersama Kepala Desa. Sama halnya DPRD menyelenggarakan pemerintahan di kabupaten bersama Bupati.

Baca Juga:   Ekonomi Kreatif Tumbuhkan Perekonomian Masyarakat di Masa Pandemi

Disamping itu strategisnya tupoksi bagi anggota BPD perlu adanya upaya peningkatan kapasitas dalam upaya menjaga pemerintahan desa. 

Dengan harmonisnya di desa, akan menciptakan harmonis di tingkat kabupaten. Ini menjadi hal sangat prinsip sekali karena tentunya pembangunan mulai dari desa. Ketertiban di masing – masing lingkungan desa akan menciptakan keharmonisan dilingkungan kabupaten. Esensi dari keberadaan anggota BPD serupa dengan anggota DPRD di tingkat kabupaten yakni wakil rakyat. Hanya kesejahteraan yang berbeda.

Sebagai wakil rakyat, bagi anggota DPRD di tingkat kabupaten Deli Serdang diharapkan juga terus berupaya mendorong pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan anggota BPD di desa bisa ditingkatkan. Paling tidak bisa setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Baca Juga:   Comf-PPE: Alat Pelindung Diri Berbasis Internet Karya Mahasiswa FTUB dan FKUB

Pengejawantahan dari Undang – undang desa tidak terlepas dari esensi BPD didalamnya, seharusnya berbanding lurus dengan konsekuensi dari apa yang di peroleh Kepala Desa seperti tunjangan bulanan. Tak harus dibedakan dengan apa yang menjadi hak kepala desa. Juga tak harus sama, paling tidak mendekatilah.

Inikan tidak, dari tunjangan yang diterima BPD terpaut cukup jauh dari apa yang diterima Kepala Desa, bahkan dengan Kepala Dusun dan aparatur Desa lainnya di Deli Serdang.

Padahal “urgensi” dari kehadiran BPD di pemerintahan desa tak bisa dipisahkan dari amanat Undang – undang tentang desa itu sendiri. Kebersamaan dengan Kepala Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa cukup membuktikan peran BPD yang setara dalam tugas dan tanggung jawab bagi terlaksananya pelayanan dan pelaksanaan kegiatan sosial masyarakat desa.

Lalu, dari segi kesejahteraan yang tidak sebanding dari apa yang diterima Kepala Desa, bahkan dengan Kepala Dusun sekalipun, menjadikan keberadaan BPD belum ditempatkan sebagaimana yang tertera dalam amanat Undang – undang desa dari sudut kesejahteraan.

Disinilah peran DPRD diharapkan bisa menemukan formula yang terbaik bagi kesejahteraan BPD kedepan. Mengingat peran yang sama dalam “pengawasan” atas kinerja kepala pemerintah, di level yang berbeda.

Menggodok rancangan peraturan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang moment yang diharapkan untuk menjadikan kesejahteraan BPD sebagai salah satu prioritas “Program Legeslasi Daerah (Prolegda)” dalam paripurnanya. Artinya ketika terbitnya keputusan dan peraturan mengenai kesejahteraan perangkat desa, DPRD bisa memastikan bahwa hak BPD sudah diputuskan didalamnya.

Bagi pemerintahan desa di tanah air termasuk BPD sudah saatnya mendapat porsi terdepan sebagai perhatian pemerintah pusat dalam hal kesejahteraan. Keharmonisan dalam bekerja antara Kepala Desa dengan BPD benar – benar terwujud. Tidak hanya tertulis diatas kertas dalam susunan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BPD.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER

BERITA TERBARU