Oleh : DR. Suheri Harahap, MSi
Eskalasi akibat ketimpangan pembangunan dari orientasi fisik-infrastruktur yang melupakan infrastruktur budaya telah mempercepat eskalasi kejahatan sosial yaitu penyakit masyarakat baik judi, narkoba dan kriminalitas.
Kesulitan ekonomi juga menyebabkan peningkatan cara masyarakat mencari solusi salah akibat ketiadaan sumber daya sehingga ekonomi di Desa beralih ke sistem kapitalis sehingga menguat koperasi simpan pinjam bersifat rentenir, karena dianggap menjawab kesulitan masyarakat.
Sementara sistem ekonomi kerakyatan berupa lembaga koperasi yang dijalankan pemerintah dan gerakan 'gotong royong' yang bersifat sosial maupun gerakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun ekonomi Syariah masih belum mampu untuk hadir di Desa guna mendongkrak ekonomi di pedesaan.
Di Kabupaten Tapanuli Selatan tugas kolektif pemerintah dan masyarakat menuju Tapanuli Selatan yang lebih Sehat, Cerdas dan Sejahtera tidak hanya cukup lewat Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Tapi perlu dirumuskan Rencana Strategis (Renstra) sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sehingga tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa yang unggul.
Melalui program jangka pendek dan jika pemerintah fokus pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka target tersebut bisa dicapai dan tentunya perlu dukungan semua pihak secara konsisten yang melibatkan komunitas seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.
Belakangan ini, ada semacam penurunan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah akibat pola sentralisasi para pemimpin yang mengejar ' prestasi dan penghargaan'. Namun kenyataannya masih banyak kondisi masyarakat yang berafa di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki pendidikan yang memadai, yang berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan ironisnya, tidak sedikit pula para pejabat yang hanya fokus mencari penghasilan lain alias 'markobun'.
