Selasa, Desember 7, 2021
BerandaArtikelPejuang Demokrasi Pilkades Taput, Terimakasih PPKD

Pejuang Demokrasi Pilkades Taput, Terimakasih PPKD

Oretan, Marudut Nainggolan

Pentas demokrasi pemilihan kepala desa serentak di Tapanuli Utara,usai sudah. Secara umum sebanyak 200 desa penghelat pilkades berlangsung aman dan terkendali.

Sejatinya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gangguan kamtibmas( keamanan ketertiban masyarakat).

Sejak awal memang PPKD setelah terbentuk dan di SK kan Ketua, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah diberi pemahaman akan tugas dan tanggungjawab PPKD selaku penyelenggara pesta demokrasi tingkat desa ini.

Ada memang keinginan dari oknum-oknum anggota PPKD untuk mundur setelah mengetahui besaran honor yang akan diterima diseputaran Rp.200 ribu perbulan selama empat bulan.

Tetapi itu tadi,oleh Ketua BPD kembali menyemangati anggota PPKD yang berkeinginan untuk mengundurkan diri.

Menjadi penyelenggara pemilihan kepala desa, adalah tugas mulia dan pejuang demokrasi desa,kata Piter Tomson Hutagalung ketua BPD Desa Hutagalung Siualuompu Kecamatan Tarutung, ketika menyemangati sebanyak 15 anggota PPKD di desa tersebut.

Prihatin dengan besaran honor yang diterima anggota PPKD, tetapi itu tadi,masih sebut Piter Tomson, bahwa tugas dan tanggungjawab yang diemban PPKD adalah menjadi tugas mulia.
“Anda-anda adalah menjadi pejuang demokrasi desa”katanya memompa semangat anggota PPKD.

Penulis seorang yang terlibat dalam PPKD di Desa Siualuompu sebagai utusan BPD ,memahami tugas PPKD cukup berat dan kompleks.

Bayangkan saja, menangani sebuah perhelatan bernuansa “pertarungan” bagi calon pemimpin ditingkat desa. PPKD layaknya harus menerima Bimtek (bimbingan teknis)”.

Eh,ini mulai tahapan hingga endingnya tuntasnya pesta pemilihan kepala desa,khususnya anggota tidak sekalipun diikutkan bimtek,kecuali ketua,sekretaris dan bendahara,itupun hanya sebatas bagaimana membuat bentuk-bentuk pertanggungjawaban pengunaan anggaran Pilkades.

Jujur saja,bukan hanya di desa Hutagalung Siualuompu Tarutung,tetapi semua di 200 desa penghelat pilkades serentak, dimana PPKD atau” KPU nya pileg, pilkada dan pilpres” telah maksimal menjalankan tugas dan tanggungjawab selaku penyelenggara pemimilhan kepala desa.

Hari Selasa (21/11/2021) menjadi hari yang bersejarah bagi hampir 2000 an anggota PPKD di Tapanuli Utara, berhasil sukses menangani proses pencoblosan hingga penghitungan suara dan membuat berita acara hingga menghantarkan kotak suara ke kantor camat, yang menyimpan Plano dan berita acara serta administrasi penghitungan suara,berjalan aman dan kondusif.

Proses pemungutan suara diawali pengucapan sumpah/janji anggota PPKD oleh Ketua BPD.

Hampir tidak ada riak-riak diantara sesama komunitas warga desa. mereka atau warga pemilih yang bertahan di TPS hingga proses penghitungan suara,tetap menunjukkan jati diri sebagai warga yang baik

Pilihan mereka telah ditetapkan dengan mencoblos tanda gambar calon dikertas suara pada bilik suara dan memasukkan ke peti suara,untuk kemudian penghitungan suara oleh PPKD pada waktu yang telah ditetapkan.

Baca Juga:   Melihat Upaya AP II Bangkit Dari Keterpurukan

Dari seluruh tahapan pemilihan kepala desa,ada item-item tertentu memeras otak dan membutuhkan pemikiran yang serius dari PPKD.

Bayangkan saja dari acuan data-data kependudukan adalah yang paling rumit dan melelahkan.Selaku penanggunjawab penuh anggota PPKD dengan berbagi tugas menyisir keseluruhan warga desa yang telah berusia 17 tahun ke atas untuk didaftar sebagai pemilih sementara sebelum difinalkan menjadi DPT atau daftar pemilih tetap.

Satu hal yang perlu sekali diantisipasi jangan sampai ada warga yang telah berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT. Sebab bila ada hal demikian, PPKD akan menjadi” sasaran” .

PPKD tak mau kecolongan dan menjadi muara pelampiasan warga. Dan sesuai tahapan,daftar pemilih sementara ditempel di tempat strategis sebagai informasi kepada warga desa apakah dia sudah terdaftar di DPS.

Satu pihak, calon kades memiliki kepentingan agar warga terdaftar sebagai pemilih, calon kades menyampaikan informasi kepada PPKD bila masih ada dari warga yang berhak memilih tetapi belum terdaftar di DPS.

Dilain pihak juga masyarakat diharapkan proaktif apakah namanya sudah ada di daftar sementara. Yang terjadi partisipasi sebagian warga terkesan tidak peduli.

Tetapi itu tadi,PPKD tidak mau kecolongan,walau capek dan melakukan pendataan dengan maksimal PPKD telah melakukan tugas pengabdian turun kerumah-rumah warga meminta data kependudukan.

Pada tahapan penetapan daftar pemilih tetap ,PPKD mengundang calon tetap kepala desa untuk membuat kesepakatan dalam menetapkan jumlah DPT.

Musyawarah mufakat antara Cakades dengan PPKD menetapkan DPT mutlak sebagai benteng bagi PPKD dari ranjau hukum bila ada warga yang menggugat PPKD oleh karena dirinya tidak tercantum dalam DPT.

Kental dengan “demokrasi musyawarah” adalah ketika penetapan dan penandatangan daftar pemilih tetap. Dimana oleh calon kades masih memegang data-data warga tak terdaftar dalam DPS dan setelah PPKD mencermati KTP dan Daftar Keluarga, warga dimaksud dicatatkan dalam DPT.

Contoh faktual di desa dimana penulis sebagai anggota PPKD, dua hari setelah penetapan DPT mencapai 40 orang warga yang tidak terdaftar dalam DPT menemui PPKD minta untuk dicatatkan namanya sebagai pemilih tetap dengan menyertakan data kependudukan.

PPKD bereaksi positif, melalui ketua, mengundang calon tetap kepala desa untuk menginformasikan bahwa ada sejumlah warga desa tidak masuk DPT.

PPKD meminta tanggapan dan sikap dari para calon kades.Mengingat data kependudukan benar dan nyatanya penduduk desa bersangkutan,oleh calon kades menerima untuk dicatatkan sebagai pemilih tambahan.

PPKD untuk menyebarkan undangan atau surat panggilan harus menyisir warga yang terdaftar dalam DPT. Dalam penyebaran surat panggilan inilah anggota PPKD harus berjibaku dan bekerja ditengah kondisi capek,penat dan bolak balik hingga mendapatkan alamat pasti warga pemilih.

Baca Juga:   Melihat Upaya AP II Bangkit Dari Keterpurukan

Berjalan mulus,tidak sama sekali,surat undangan masih tersisa,tetapi PPKD tidak mau kecolongan. Kembali membuta satu keputusan bersama bahwa warga yang tidak menerima undangan tetapi terdaftar dalam DPT diberi ruang mencoblos dengan meyertajan KTP.

Lagi-lagi kesepakatan yang tertuang dalam keputusan bersama antara calon kades dengan PPKD adalah benteng bagi PPKD sebagai antisipasi bila ada warga yang menggugat PPKD ke ranah hukum.

Jujur saja, anggota PPKD bukan perangkat desa yang mengetahui alamat pasti
Artinya dari situasi demikian,PPKD selaku pelaksana “tunggal” penyelenggara Pilkades berkomitmen membuat yang terbaik dan berupaya meminimalisir kemungkinan masalah yang mungkin terjadi ditengah proses tahapan pesta demokrasi pilkades.

Belum lagi,PPKD bertanggungjawab penuh bagaimana agar masyarakat menjaga keaman ketertiban selama tahapan pilkades.

Anggota PPKD yang tak pernah menerima bimbingan teknis layaknya penyelenggara pileg,pilkada dan pilpres yang ditanggungjawabi KPU, dalam perhelatan Pilkades telah bekerja dengan maksimal.

Selama tahapan Pilkades, PPKD selalu berkomunikasi dengan pihak kecamatan,tidak ke dinas pemberdayaan masyarakat desa yang justru dinas terkait pemegang anggaran untuk pilkades termasuk honor PPKD.

Sehari sebelum pemungutan suara,PPKD membuat tempat pemungutan suara,bekerja seharian penuh dan berkoordinasi dengan pemerintahan desa terkait protol kesehatan.

Dalam pembacaan coblosan kertas suara, setiap petugas harus mengatur intonasi suara sebagai menunjukkan ketidak berpihakan kepada salah satu calon. netralitas PPKD dikedepankan selama tahapan hingga penghitungan suara.

Lembaran pengisian berita acara pemungutan suara hingga hasil penghitungan suara bukan pekerjaan ringan ,sinkronisasi angka mulai dari jumlah kertas suara, kertas suara yang digunakan dengan perolehan suara setiap calon serta suara yang batal dan rusak harus sinkron, untuk menghindari keberatan dari saksi-saksi.

Rumit memang tetapi itulah PPKD harus bekerja maksimal,untuk suksesnya tugas dan tanggungjawab yang diemban.

Pilkades serentak pada 200 desa di Tapanuli Utara usai sudah dan secara umum sukses dan kondusif dan siapapun yang terpilih dengan raihan suara terbanyak itulah pilihan masyarakat desa.

Sekali lagi PPKD penghelat pesta demokrasi ditingkat desa khususnya dalam perhelatan pemilihan kepala desa, adalah menjadi pejuang demokrasi yang pantas diapresiasi.

Terimakasih kepada teman-teman PPKD dimana kita telah bekerja sesuai tahapan, dan membuat kebijakan bersama dengan cakades,demi terciptanya pilkades yang demokratis.

Kepada cakades,terimakasih ,anda memberi andil suksesnya pesta demokrasi desa.
Buat calon terpilih, mari rangkul masyarakat,hindarkan “parbolat-bolaton”,wujudkan visi misi mu.

Dan teman-teman PPKD di Tapanuli Utara, biarlah Tuhan Allah Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan dan rezeki bagi kita.***

Ketua PPKD Hutagalung Siualuompu menghantar kotak suara berisi hasil pemungutan suara pilkades.(ist)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER

BERITA TERBARU