Minggu, Agustus 1, 2021
BerandaArtikelPemecatan Direksi KFD Oleh Menteri Erick Thohir Merupakan Langkah Tepat

Pemecatan Direksi KFD Oleh Menteri Erick Thohir Merupakan Langkah Tepat

Penulis : H. Irwansyah

Setelah melalui pengkajian secara konprehensif dengan mekanisme hukum yang berlaku serta terukur akhirnya Menteri BUMN Erick Thohir memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika (KFD) termasuk sang Direktur Utamanya Aidil Fadilah Bulqini. Hal ini juga dilakukan berlandaskan semangat good corporate governance.

Pemecatan dilakukan buntut dari kasus antigen bekas menyusul ditangkapnya lima oknum karyawan KFD cabang Bandara Kualanamu Deli Serdang termasuk seorang Menejer kantor KFD Jl. Kartini Medan beberapa hari yang lalu. Ke limanya melakukan tindakan yang memalukan sekaligus mencoreng nama baik Perusahaan yang diamahkan negara disektor layanan kesehatan masyarakat serta nama baik Bandara Internasional Kualanamu (KNIA) Deli Serdang Sumatera Utara sendiri.

Dengan akal licik serta dilakukan pola struktur yang sangat rapi mereka merekayasa alat uji rapid antigen covid -19 yang telah dipergunakan untuk memeriksa seseorang, namun tidak dibuang. Dengan lihainya oknum ini menyulap alat tersebut seolah masih baru setelah dicuci kembali dengan alkohol selanjutnya dimasukkan kedalam kemasan baru untuk memeriksa orang berikutnya.

Seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat sesekali akan jatuh juga. Serapat-rapatnya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Begitulah kasus antigen bekas yang terjadi di Bandara Kualanamu laksana seperti pepatah diatas.

Langkah (pemecatan) yang diambil Menteri Erick Thohir sudah tepat. Ini merupakan kado terindah bagi masyarakat yang telah dikhianati oleh perbuatan oknum karyawan KFD yang meresahkan, apalagi hal ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Paling tidak bisa mengobati rasa kecewa yang dialami sebagian besar publik tanah air akibat kasus yang terjadi.

Janji Menteri Erick untuk merespons langsung dalam menangani kasus antigen bekas ini dibuktikan dengan keluarnya surat pemecatan pada seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika. Bahkan Erick menegaskan, bahwa apa yang terjadi di Kualanamu adalah persoalan yang mesti direspons secara profesional dan serius.

Dari Situs yang dimiliki Kimia Farma Diagnostika atau sering disebut Kimia Farma Lab, cucu dari PT Kimia Farma (Persero) Tbk selain Direktur Utama Adil Fadilah Bulqini, tertera juga direktur Keuangan, SDM dan Umum Ilham Sabarima turut dipecat. Tercatat dalam struktur organisasi Kimia Farma Diagnostika memiliki dua orang direksi.

Sementara ranah yang menyangkut hukum terus dilanjutkan oleh aparat penegak hukum. Erick mengatakan, tindakan yang dilakukan adalah bukan merupakan langkah hukum, akan tetapi langkah untuk menjadikan dan memastikan seluruh BUMN punya komitmen untuk melayani, melindungi dan bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Erick mangakui bahwa ada kesalahan secara sistematis yang membuat kasus antigen bekas dapat terjadi. Iya, Seharusnya kasus ini tidak terjadi seandainya sistem yang dilakukan di dalam tubuh perusahaan Laboratorium ini dari awal mendapat pengawasan yang ketat dari pihak berwenang.

Dengan kejadian ini tentunya berdampak luas bagi kepercayaan masyarakat bahwa sebagai perusahaan layanan kesehatan, rasa kepercayaan memang sangat dibutuhkan. Dan kualitas pelayanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Yang ujungnya memancing Menteri Erick Thohir untuk mengirim auditor independen untuk memeriksa semua laboratorium yang ada dibawah naungan Kimia Farma.

Intinya, Erick mengingatkan seluruh direksi BUMN terikat pada core value yang dicanangkan, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Sementara apa yang terjadi dikasus antigen bekas justru bertentangan dengan core value tersebut.

Baca Juga:   Ekonomi Kreatif Tumbuhkan Perekonomian Masyarakat di Masa Pandemi

Dengan demikian Menteri Erick Thohir mewanti – wanti kepada seluruh direksi BUMN agar senantiasa berjalan pada jalur core value yang dicanangkan. Apabila tidak sanggup maka berkarir saja ditempat lain, imbuhnya.

Sudah menjadi keharusan semua yang tercantum di dalam struktur organisasi perusahaan BUMN harus bisa mewujudkan visi misi suatu perusahaan dalam culture yang baik.

Dekadensi moral, itulah kata yang terungkap di negeri ini tak dipungkiri lagi bahwa menjadi alasan tersendiri sudah begitu banyak pejabat yang ditangkap KPK. Tidak sedikit juga menimpa dikalangan direksi BUMN. Sebutlah salah satunya yang terjadi di tubuh Garuda Indonesia. Tak tanggung dirut Utamanya yang tersangkut langsung dengan hukum hingga menerima vonis pengadilan.

Baca Juga:   Ekonomi Kreatif Tumbuhkan Perekonomian Masyarakat di Masa Pandemi

Begitu juga kasus salah seorang direksi Keuangan AP II pusat yang di OTT KPK juga tersandung masalah hukum. Hampir sering kita saksikan betapa banyaknya pejabat publik yang berurusan dengan hukum.

Khusus di BUMN, agaknya Menteri Erick Thohir harus jeli untuk mengevaluasi agar hal ini tidak terus terjadi. Dengan menerapkan sistem yang bisa mendongkrak agar para staf direksi BUMN meningkat daya saing kinerjanya dengan sistem pengawasan kerja yang ketat. Bisa diterapkan sistem reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) misalnya.

Apa yang telah dilakukan, teranyar kasus antigen palsu bisa dikatakan bagian dari penerapan punishment. Apalagi tak biasa, langsung pecat. Suatu terobosan yang berani. Karena ini berkaitan terhadap hajat hidup orang banyak, apalagi ini sangat keterlaluan. Disaat pemerintah sedang gencar membasmi virus corona disitu pula oknum KFD ambil kesempatan.

Walapun direksi tidak terlibat langsung dalam kasus hukumnya, namun unsur rasa tanggung jawab yang besar dipundaknya menjadi salah satu penyebab harus juga diberi sanksi. Tentunya dengan sanksi berat.

Sepertinya penerapan reward dan punishment sudah tak asing lagi kedengarannya dikalangan pemerintah seperti perusahaan BUMN. Namun tak sedikit juga kita dengar suatu perusahaan malah memberi priorotas ataupun peluang untuk menjabat sebagai direksi kepada orang yang bukan bidangnya atau kepada pihak lain diluar struktur organisasi perusahaan, tentunya ini yang berkaitan dengan bargaining politis atau yang lainnya.

Kadang model beginilah sering terjadi masalah, baik itu masalah hukum atau terkait juga dengan kebijakan yang dilakukan. Sepertinya sangat riskan apabila cara begini yang dianut.

Terkait reward, satu contoh katakanlah di PT Angkasa Pura II. Dimasa kepemimpinan Bayuh Iswantoro (2019) bisa dilihat progres kerjanya di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang boleh dibilang menunjukkan grafik kerja yang meningkat. Bandara terbesar kedua setelah Soetta yang berbintang 4.

Diujung 2019 tim auditor Skytrax yang berkedudukan di Amsterdam mengunjungi Bandara KNIA untuk memverifikasi keberadaan bandara dalam kaitan menuju bandara berbintang 5 versi Skytrax.

Ini suatu pencapaian yang luar biasa. Tak salah Menteri Erick Thohir layak meliriknya dalam rangka penerapan reward kepada seorang Bayuh Iswantoro, tentunya dengan landasan semangat “good clean corporate governance“. Perusahaan yang bersih dan berwibawa.**

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER

BERITA TERBARU