Rabu, Februari 1, 2023
BerandaArtikelPeningkatan Pelayanan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara secara...

Peningkatan Pelayanan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara secara Adaptif, Responsif, Terstruktur dan Sistematis

Pelayanan sosial merupakan tugas dan tanggung jawab dari suatu negara untuk masalah kesejahteraan sosial yang ada. Para Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau  gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar memilki akar permasalahan dan penyelesaian masalah yang berbeda-beda sesuai jenisnya.

Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkingkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat kemudian perlu dilakukannya langkah-langkah akselerasi untuk pencapaian rehabilitasi sosial itu sendiri. Metode program yang adaptif, responsif, terstruktur dan sistematis senantiasa akan menjawab perkembangan dan penyesuaian terhadap masalah kesejahteraan sosial itu sendiri. Dinas Sosial Provinsi selaku pengemban tugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah senantiasa diharapkan mampu menghadirkan percepatan akselerasi pelayanan sosial yang berpengaruh dan berkualitas.

Saya mahasiswa program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU Stambuk 2019 berkesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 05 September 2022 sampai 23 Desember 2022. Saya ditempatkan pada Bidang Rehabilitasi Sosial tepatnya sebagai pendamping staff di Kepala Seksi Orang Terlantar, Korban Perdagangan Orang, NAPZA dan Tuna Sosial.

Dalam proses keseluruhan pembelajaran saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Instansi tersebut diatas banyak hal yang diperhatikan dalam sebuah kelembagaan, baik sruktur organisasi, relasi kewenangan, azas, masyarakat, program, pemberdayaan sosial, kesejahteraan sosial, pelayanan sosial dan sebagainya.

Pelayanan sosial adalah aksi (tindakan) untuk mengatasi permasalahan sosial dan menjadikan program yang ditujukan untuk membantu individu dan kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Ibrahim, 2010: 177)

Pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang kurang beruntung, seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat fisik dan mental, tuna sosial, dan sebagainya (Muhidin, 1992: 41).

Fungsi pelayanan sosial dapat dikategorikan dalam berbagai cara tergantung dari tujuan klasifikasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut :

1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat.

2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi.

3  Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial.

4. Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan.

5  Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan -pelayanan yang terorganisasi dan berfungsi (Muhidi, 1992).

Dalam proses pembelajaran PKL 2  di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada Bidang Rehabiliasi Sosial, saya menerapkan metode COCD yang bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan dan sedang dalam proses penerimaan pelayanan sosial yang Adaptif, Responsif, Terstruktur dan Sistematis (ARTURS).

Community Organization / Community Development merupakan pekerjaan sosial yang melakukan intervensi pada tingkat komunitas (macro practice). Dalam Social Work Dictionary Pengorganisasian Masyarakat (CO) diartikan sebagai suatu proses intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial dan atau profesi lain dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama dan berada dalam daerah tertentu. Tujuan pertolongannya untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana.

Baca Juga:   HPN 2023: Ekspedisi Geopark Kaldera Toba, Pers Turut Menjaga Warisan Dunia

Pengembangan Masyarakat (CD) adalah upaya yang dilakukan profesional dan penduduk setempat untuk meningkatkan ikatan sosial diantara anggota masyarakat, meningkatkan motivasi warga masyarakat agar mampu menolong diri mereka sendiri, mengembangkan tanggung jawab kepemimpinan lokal, dan menciptakan atau merevitalisasi institusi lokal.

Fungsi COCD

Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat memiliki fungsi antara lain :

1. Untuk memperoleh data dan fakta sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan melakukan tindakan yang sehat.

2. Memulai mengembangkan dan merubah program dan usaha-usaha kesejahteraan untuk memperoleh penyesuaian yang lebih baik antara sumber-sumber dan kebutuhan.

3  Meningkatkan standar pekerjaan sosial untuk meningkatkan efektivitas kerja dari lembaga-lembaga.

4  Meningkatkan dan memberikan fasilitas interelasi dan meningkatkan koordinasi antara organsisasi, kelompok dan individu-individu yang terlibat dalam program dan usaha kesejahteraan sosial.

5. Mengembangkan pengertian umum dari masalah, kebutuhan dan metode pekerjaan sosial.

6. Mengembangkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas kesejahteraan sosial.

Langkah-langkah dalam proses pemecahan masalah dalam metode COCD

(1) Penjajagan terhadap masalah, (2) Pengumpulan Data, (3) Analisa masalah/kebutuhan, (4) Perencanaan, (5) Tindakan, (6) Evaluasi

Pertama, Tahap penjajagan terhadap masalah. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sebagai sumber-sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini adalah kesejahteraan sosial belum dikenali dan dipahami sehingga belum menimbulkan perhatian dari masyarakat, kekhususannya dan ketersediaannya, termasuk juga persyaratan-persyaratan aksesibilitas dan prosedur penggunaannya.

Kedua, Tahap pengumpulan data. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara pada bidang Rehabilitasi Sosial juga memberikan pelayanan kepada orang terlantar, korban perdagangan orang dan tuna sosial dengan rentang usia ana, remaja, dewasa sampai pada lanjut usia.

Ketiga, Analisa Masalah/Kebutuhan. Keefektifan dalam hal pelayanan sosial memiliki tiga aspek kerja, yaitu keberhasilan organisaasi untuk menghasilkan perubahan pada klien, baik perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat atau lingkungan. Seperti halnya untuk perorangan dan keluarga memerlukan perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, tingkat keterampilan, perubahan status sosial atau perubahan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Dalam organisasi sosial lebih memerlukan perubahan dalam hal perencanaan atau koordinasi agar dapat mengembangkan pelayanan-pelayanan sosial baru atau menata kembali dan menyediakan sumber-sumber lagi pada sasaran pelayanan atau bagi program baru.

Keempat, Perencanaan. Menerapkan pelayanan sosial yang adaptif, responsif, terstruktur dan sistematis.

Adaptif

Kemampuan yang berkaitan dengan fungsi kemandirian, mencapai keberhasilan melaksanakan tugas. Tanggung jawab dengan mampu menerima semua resiko atas pengambilan suatu keputusan yang tercermin dalam pembuatan keputusan dan pemilihan tingkah laku. Tanggung jawab sosial dengan menerima tanggung jawab sebagai kelompok dari masyarakat dan melaksanakan tingkah laku yang sesuai dengan harapan kelompok masyarakat dengan penyesuaian sosial.

Responsif

Responsif adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perlikau kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan.

Terstruktur

Terstruktur adalah sesuatu yang tersusun sesuai dengan struktur, urutan atau ketentuan yang berlaku

Sistematis

Sistematis adalah segala usaha untuk  menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya.

Kelima, Tindakan

Masalah kesejahteraan sosial merupakan bagian dari masalah sosial. Kemiskinan merupakan masalah utama yang terbentang dalam domain masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial. Namun secara khusus masalah kemiskinan kemudian menyentuh dimensi kesejahteraan sosial, seperti fakir miskin, orang dengan kecacatan (ODK), anak dan lansia terlantar, dan rumah tidak layak huni. Populasi yang mengalami problema ini dikenal dengan istilah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Baca Juga:   HPN 2023: Ekspedisi Geopark Kaldera Toba, Pers Turut Menjaga Warisan Dunia

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Pada Gerakan Tim Satgas Razia Gelandangan dan Pengemis, Disabilitas, ODGJ, Manusia Silver dan Boneka Jalanan (PPKS) di Kota Medan untuk rentang waktu Agustus s/d Desember 2022 tersebut merupakan upaya responsif Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Bidang Rehabilitasi untuk menggandeng Organisasi Pemerintah Daerah terkait untuk berkolaborasi melakukan Pelayanan Sosial yang Terpadu, Terstruktur dan Sistematis.

Untuk para PPKS tersebut akan diberikan pelayanan sosial mulai dari sandang, pangan, dan tempat tinggal di UPT yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, pelayanan kesehatan dengan melibatkan Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.M.Ildrem, Rumah Sakit Haji Medan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Sosial Kota Medan, dan sekaligus mereka akan diberdayakan lewat pemberian pelatihan dan keterampilan agar mereka secara keberfungsian sosialnya kembali dengan baik dengan melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan,  Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Kemudian daripada itu para PPKS akan direkomendasikan ke UPT Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kriterianya masing-masing.

Keenam, Evaluasi.

Perlu diadakannya monitoring secara tersutruktur dan sistematis terkait masalah kesejahteraan sosial sekaligus pelayanan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan program-program percepatan pencapain tujuannya.

Pelayanan Sosial haruslah mencapai sasarannya dengan tepat. Dengan penguatan dan peningkatan pelayanan sosial secara adaptif, responsif, terstruktur dan sistematis akan semakin meningkatkan kepuasan dan ketercapaian tujuan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial khususnya kepada klien yang dalam hal ini adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kualitas pelayanan dapat diukur berdasarkan standar yang dibuat oleh organisasi atau dari literatur profesional atau dari lembaga-lembaga yang bertugas mengatur, seperti tepat waktu, taat azas, dapat diakses, manusiawi, dan kelayakan teknis pelayanan. Kepuasan klien juga diperhatikan, yaitu berkaitan dengan penilaian klien tentang kualitas dan pengaruh pelayanan. Kepuasan klien dapat juga diperoleh dari data tentang tingkat kehadiran klien, pemutusan hubungan yang terlalu awal, permintaan klien untuk memperoleh lagi pelayanan, dan rujukan dari klien-klien sebelumnya.

Hasil intervensi haruslah optimal, yaitu dapat merubah kesejahteraan klien secara berarti. Keefektifan hubungan pekerja dengan klien tergantung pada kemampuan untuk membangkitkan kerjasama yang terbaik, yaitu berdasarkan kepercayaan. Kerjasama berdasarkan kepercayaan bersifat lebih stabil dan menumbuhkan penghargaan dari dan dalam diri klien.

Dengan penjajagan kebutuhan/masalah dalam lingkup kesejahteraan sosial perlu adanya upaya-upaya yang terstruktur dan sistematis secara terus menerus, melakukan perencanaan yang tepat dengan berdasarkan perkembangan dan keefektivan program pelayanan sosial, melakukan monitoring terhadap masalah kesejahteraan sosial termasuk juga pelayanan sosial itu sendiri, dan segera melakukan evaluasi percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

BERITA POPULER

BERITA TERBARU