Selasa, Maret 9, 2021
Beranda HL Ditengarai Takut Tidak Gajian, DPRD Humbahas Sahkan Ranperda APBD 2021

Ditengarai Takut Tidak Gajian, DPRD Humbahas Sahkan Ranperda APBD 2021

HUMBAHAS – realitasonline.id | Ditengarai ketakutan tertundanya penggajian untuk anggota DPRD Humbahas, anggota DPRD tadi ramai-ramai hadiri rapat paripurna pengesahan Ranperda APBD 2022, Rabu (25/11).

Padahal paripurna sebelumnya, Senin (23/11) dan berujung scorcing akibat tidak quorumnya kehadiran anggota DPRD. Sementara yang tidak hadir pada jadwal paripurna dua hari yang lalu, dari partai Hanura, 1 Gerindra, 2 Perindo, 3 Nasdem, 3 Golkar dan 1 Demokrat, sehingga ada 12 anggota yang tidak hadir. 4 anggota dengan alasan sakit dan 8 anggota tanpa alasan.

Ramses Lumbangaol ketua DPRD Humbahas yang juga menjadi pimpinan sidang menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan lanjutan dari scorsing dua hari sebelumnya. “Yang hadir dalam paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Ranperda APBD TA 2021 yaitu, jumlah yang hadir 23 orang dan sakit 1 serta tanpa alasan 1. Maka rapat sudah quorum dan scorsing kami cabaut,” kata Ramses memulai paripurna.

Baca juga: KPI Gelar Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital

Sekaitan dengan ketakutan tidak gajian tadi, Bresman Sianturi anggota DPRD dilokasi paripurna mengatakan pengesahan Ranperda APBD 2021 sesungguhnya untuk kepentingn rakyat jadi tidak ada alasan untuk menolak Ranperda.

“Kita hanya ingin menguji integritas di lembaga ini. Ternyata dari 14 anggota yang tidak hadir pada hari senin lalu semua masih teruji integritasnya. Konsekwensinya memang ketika Ranperda tidak disahkan maka anggota DPRD akan terganggu sistem penggajiannya. Dan itu semua sah karena ada diatur oleh Peraturan,” ulasnya.

Sekedar informasi, jika paripurna Ranperda APBD 2021 tidak quorum maka konsekwensi yang lahir adalah anggota DPRD Humbahas tidak gajian selama 6 Bulan demikian juga anggaran yang melekat pada kegiatan anggota DPRD juga akan dibekukan.

Baca juga: Penegak Hukum Harus Awasi Proyek Jalan Tol di Langkat, Terduga Gunakan Material Ilegal

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 312 ayat (2) dijelaskan soal sanksi. DPRD dan kepala daerah, yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, maka dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan. (TAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER

BERITA TERBARU