Selasa, Desember 7, 2021
BerandaHLKadis Pertanian Humbahas Klarifikasi Video Viral Dugaan Fee Proyek

Kadis Pertanian Humbahas Klarifikasi Video Viral Dugaan Fee Proyek

HUMBAHAS – realitasonline.id | Kepala Dinas Pertanian Humbahas, Ir Junter Marbun melalui kuasa hukumnya, Maruli M Purba SH didampingi Roy Novem Sianturi SH, melakukan klarifikasi sekaitan dengan viralnya vidio mirip kadis pertanian di media sosial yang menerima sejumlah uang untuk kegiatan fisik (proyek) di OPDnya baru-baru ini. Klarifikasi itu dilakukan melalui konfrensi pers yang diadakan diruang rapat mini, sekretariat kantor Bupati, Rabu (4/11).

Maruli menjelaskan, vidio yang berdurasi sekitar 9 menit itu dan diambil sekitar pertengahan Maret , tidak mewakili seutuhnya pertemuan antara sipembuat vidio berinisial HM dan juga tanpa sepengetahuan temannya berinisial PM.

“Narasi yang berkembang seolah-olah ada peristiwa penyuapan. Fakta yang sebenarnya tidak tergambarkan dalam vidio itu. Vidio di dalam ruangan kepala dinas pertanian itu tidak mencerminkan pertemuan sesungguhnya. Awal pertemuan itu hanya membicarakan tentang kelompok tani. Dan kadis mengenal keduanya juga sebagai kelompok tani di daerah Bakkara. Pertemuan itu berlangsung sekitar 1.5 Jam. Dan satu jam pertama masih membahas seputaran kelompok tani, dan suasananya berdiskusi dengan pintu terbuka dan staf disana bebas keluar masuk,” jelasnya.

Sebelum peristiwa itu, beber Maruli, Hotman kerap bertelepon pada kadis, bertanya dan meminta pekerjaan di Dinas pertanian.

“Dalam perjalanan diskusi itulah HM dan PM melanjutkan percakapan mereka melalui selluler tentang pekerjaan yang terposkan di Onan ganjang dan Parlilitan. Namun, dijawab oleh kadis tidak ada pekerjaan yang disebutkan itu. Bahkan lebih jauh lagi disebutkan tidak ada pekerjaan yang bisa diberikan pada mereka di dinas pertanian,” imbuhnya.

Lanjutnya lagi, justru HM menarasikan dan berharap dapat diberikan pekerjaan sambil menawarkan fee proyek.

Baca Juga:   Ma'aruf Amin, Airlangga Hingga Ustad Abdul Somad Kirim Doa 100 Hari Wafatnya Alm H Anif

“Kadis mulai gerah, dan suasananya ketika itu HM sedikit memaksa. Ya seperti dalam rekaman itulah ada tawaran uang untuk fee proyek. Hanya saja, dengan etika dan kekerabatan disini sungkan rasanya menyuruh pulang  atau mengusir. Menyudahi pembicaraan, maka disampaikanlah fee proyek 14 sampai 15 persen dengan harapan mereka sadar diri bahwa uang yang mereka tawarkan tidak sanggup. Semangatnya disitu, dengan harapan sehingga mereka segera keluar,” katanya.

Namun, karena nada pembicaraan sudah meninggi dengan kesan memaksa menggunakan alasan kekeluargaan, kadis menyebut agar uangnya diletakkan saja. Usai beberapa menit kemudian keduanya HM dan PM barulah meninggalkan ruangan.

“Esoknya, dan inilah yang tidak terekspose. Kadis menelepon agar mengambil kembali uang tadi. Namun mereka tetap memohon agar diberi pekerjaan tadi. Akhirnya, setelah 2 pekan mereka kembali mengambil kembali uang itu dari rumah kontrakan kadis di Dolok Sanggul. Itulah narasi utuh dari peristiwa itu,” ujar Maruli.

Setelah itu, sebut Maruli, HM kerap menghubungi Kadis untuk meminta bantuan berupa uang dan kerap diabaikan.

“Pada 27 Oktober viralah vidio rekaman pembicaraan itu. Mungkin itulah kaitannya selama ini. Sehingga cuplikan vidio tadi berbeda dengan narasih utuh yang kami sampaikan ini. Ini juga sudah kita laporkan pada pihak kepolisian adanya rekaman secara diam-diam tanpa kita ketahui, dan pertemuan itu bukan milik publik dan direkam secara diam-diam dan melanggar UU ITE. Laporan itu, tertulis untuk ditindak lanjuti dan diproses secara hukum, karena sudah merugikan harkat dan martabat sebagai kepala dinas maupun secara pribadi,” katanya.

Maruli juga menegaskan kegiatan konfprens dimaksudkan merupkan somasi terbuka pada seluruh masyarakat Humbahas agar tidak mempelintir terkait cuplikan dalam vidio itu.

Baca Juga:   Mahasiswa Geruduk DPRK Bireuen, Tuntut 5 Poin Helsinky Diperjuangkan

“Belum ada putusan dan proses hukum terhadap peristiwa itu sehingga jangan ada yang menjustifikasi bahwa perbuatan itu adalah perbuatan korupsi terhadap kadis pertanian. Untuk peristiwa ini dalam cuplikan vidio itu, kami akan berangkat dari UU ITE pasal 31 ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 Tahun. Biarlah penegak hukum yang membuktikan itu. Itu yang kita tegaskan,” pungkasnya.

Ditanya tentang dialektika yang terjadi dicuplikan vidio layaknya negosiasi fee proyek 15, 14 dan 13 persen. Maruli mengatakan, pihak perekam yang mengahantarkan uang sudah mengeluarkan bahasa-bahasa yang kesannya mencoba mengintervensi, dengan menekankan bahwa mereka sudah mendapat persetujuan dari Bupati.

“Artinya begini, tadi sudah kita jelaskan, bahwa itulah cara kadis memutus komunikasi, bahwa fee yang ditawarkan tadi tidak laku. Ini tujuannya hanya untuk memutus komunikasi dengan keduanya. Artinya, ini hanya untuk menyuruh mereka pulang,” ungkapnya.

Junter Marbun ditanyai terkait seputar cuplikan vidio, kenapa uang tadi tidak serta merta dikembalikan dan justru menunggu waktu hingga 2 pekan. Lantas dijawab oleh Maruli sebagai keabaian oleh kadis.

“Keduanya sudah disuruh pulang, namun karena secara personal sudah dikenal secara etik dianggap kurang sopan karena tidak sesuai dengan kearifan lokal disini. Jadi kelemahan kadis ini, terlalu menuansakan komunikasi lokal, terlampau menjaga perasaan. Jadi diterima dulu, besok baru dikembalikan. Kenapa sampai dua minggu bukan kita menahan uang itu, kita suruh ambil justru mereka kerap memaksa untuk meminta pekerjaan. Namun setelah mereka cross cek pekerjaan itu tidak ada, barulah mereka mengambil uang itu kembali,” pungkas Maruli. (TAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER

BERITA TERBARU