Rabu, November 30, 2022
BerandaLampungPenggunaan Anggaran 2021/2022 di DPRD Lampung Utara Diduga Banyak yang Fiktif 

Penggunaan Anggaran 2021/2022 di DPRD Lampung Utara Diduga Banyak yang Fiktif 

LAMPUNG UTARA – realitasonline.id| Salah satu media cetak dan online di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung  mempertanyakan dengan mengajukan surat konfirmasi Nomor 79/HMP/14/2022 tertanggal 14/11/2022 yang disampaikan kepada Sekertariat DPRD Lampung Utara (Sekwan) dan Kabag Umum selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), namun sampai berita ini ditayangkan tidak ada tanggapan dari Sekwan dan Kabag Umum.

Saat dihubungi pada Rabu (16/11/2022) melalui whatsapp Kabag AL terkait surat konfirmasi yang dikirim ke Sekretariat Dewan pada Senin (14/11/2022) lalu, Kabag AL hanya menjawab dirinya belum membaca surat konfirmasi tersebut. Kabag AL malah balik bertanya bahwa suratnya untuk siapa.

Baca Juga:   Pemkab Lampung Utara Buka Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Menanggapi hal itu Ketua DPD PWO IN Provinsi Lampung Yudi Irawan kepada awak media vetak dan online, Sabtu (19/11/2022), menjelaskan kegiatan dan penggunaan anggaran di Sekretariat Deean DPRD diduga patut dicurigai. Dengan adanya beberapa kegiatan dan pengunaan anggaran dengan pagu yang tidak sewajarnya dengan keadaan defisit ekonomi Kabupaten Lampung Utara saat ini.

Polemik yang viral minggu-minggu yang lalu dan carut marutnya anggaran publikasi media yang sampai hari ini belum ada penyelesaian,

Pada hal sudah tertuang dalam UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada  ayat (2) cukup jelas. Pasal 8 menyebutkan informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduan langsung dari masyarakat, dan

Baca Juga:   Pemkab Lampung Utara Buka Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

UU KIP No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sekretariat DPRD Lampung Utara diduga dengan sengaja tidak menanggapi surat konfirmasi sampai berita ini ditayangkan. (MP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

BERITA POPULER

BERITA TERBARU