MEDAN – realitasonline.id | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Utara (Sumut) menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) atau Training of Trainer (TOT) tentang penyusunan profil desa/kelurahan kepada 30 widyaiswara. Tujuan agar seluruh perangkat desa/kelurahan nantinya dibekali kemampuan mengelola keuangan dan potensi yang ada di tempatnya.
Kepala BPSDM Sumut Asren Nasution mengatakan bahwa Diklat tersebut merupakan atensi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang punya visi dan misi Membangun Desa Menata Kota. Sehingga diperlukan langkah penting agar pemerintah desa/kelurahan khususnya, mendapatkan pendidikan dari para pelatih (Widyaiswara) dalam hal menggali dan mengelola potensinya sendiri. Mengingat di provinsi ini, ada 5.000 lebih desa yang tersebar di 25 kabupaten.
“Selama ini kita melihat banyak desa yang belum maksimal mengelola dana desa. Beberapa kekurangan dalam hal penyusunan profil desa/kelurahan adalah sumber daya manusia (SDM) tenaga pengajar yang masih minim, kompetensi perangkat desa kurang maksimal dan pendataan yang masih belum lengkap,” kata Asren, saat pembukaan Diklat di Aula Cemara, Kantor BPSDM Sumut, Senin (21/6).
Kepada 30 orang widyaiswara yang mengikuti TOT tersebut, Asren berpesan agar mengikuti Diklat dengan baik. Sehingga pada 2022 mendatang, mampu memberikan pengarahan kepada aparatur desa, yang perlu peningkatan kemampuan mengelola anggaran khususnya. “Karena itu BPSDM mencoba melakukan penataran dan pelatihan (melalui widyaiswara) kepada seluruh aparatur desa, mana saja potensi yang luar biasa, mana yang minim potensi. Lantas apa strategi selanjutnya. Jadi 30 orang ini nanti kita harapkan menjadi tenaga inti,” jelas Asren.
Baca Juga: Wali Kota Medan: Kebijakan Pembatasan Akibatkan Turunnya Pendapatan Daerah
Baca Juga: Ternak Diasuransikan, Bupati Karo Launching Pelayanan Kesehatan Hewan
Sementara Koordinator Widyaiswara Sumut M Syahril Harahap menyampaikan, banyak desa yang belum mampu mengelola potensi yang ada secara maksimal. Bahkan dengan anggaran yang besar (Rp1 Miliar per desa/tahun), belum ada yang mampu secara mandiri membangun desanya, meskipun bantuan tersebut sudah berjalan beberapa tahun.
