MEDAN - realitasonline.id | DPRD Medan melaksanakan rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 di gedung dewan, Kamis (16/8/2022).
Dibacakan oleh Pimpinan Dewan H Ihwan Ritonga SE MM, hasil kesepakatan dalam pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Medan bersama Tim Anggaran Pemko Medan, berdasarkan sisi kebijakan adanya perkembangan yang kurang sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran Tahun Anggaran 2022, serta adanya perubahan kondisi dan dinamika mengakibatkan perlu dilakukan perubahan dan pergeseran anggaran antar unit organisasi / perangkat daerah dengan tetap mempertimbangkan urusan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
"Perubahan kebijakan umum anggaran harus dijadikan pedoman bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat kota Medan yang berkah, maju dan kondusif," sebut Ihwan.
Disampaikan lagi, untuk mengoptimalkan pencapaian target capaian kinerja program dan kegiatan pada seluruh OPD di pemerintahan kota Medan, maka pemerintah kota Medan harus melakukan perubahan terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah yang sebelumnya telah di sah kan pada Ranperda kota Medan tentang APBD T.A.2022.
Pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan, dalam penerapan nya dimasyarakat perlu untuk di evaluasi mengingat sistem yang diterapkan dalam perhitungan NJOP telah mengalami perubahan dan perubahan tersebut dilakukan secara merata tanpa melakukan verifikasi dan validasi langsung tanpa objek pajak dan wajib pajak sehingga dinilai memberatkan masyarakat.
"Adanya kenaikan yang terjadi di 42 kelurahan yang notabene masuk dalam kategori kelurahan kumuh dan dinilaikan termasuk kategori wajib pajak potensial. Penambahan pendapatan dari bantuan keuangan provinsi sebesar 75 miliar digunakan untuk pengembangan kawasan kota lama di sekitar Warrenhuis sebagai upaya untuk mengoptimalkan pembangunan kawasan kota lama,"tuturnya.
Disebutkan lagi, penambahan belanja daerah harus dicermati dengan baik dan menjadi perhatian bagi seluruh OPD untuk mengoptimalkan kinerja mengingat waktu pelaksanaan program kegiatan yang singkat sehingga berpotensi menjadi Silpa.
