Selasa, Agustus 11, 2020
Beranda Medan DPRDSU Minta PTPN 4 Kembalikan Hak Izin Lokasi Lahan ke KUD Batahan

DPRDSU Minta PTPN 4 Kembalikan Hak Izin Lokasi Lahan ke KUD Batahan

MEDAN – Realitasonline.id | DPRD Sumut melalui Komisi B minta PTPN 4 mengembalikan hak izin lahan yang ‘dicaplok’ (diambil) seluas 1200 ha kepada KUD Pasar Baru Batahan Kabupaten Madina (Mandailing Natal).

Hal salah satu point kesimpula disampaikan wakil ketua Komisi B Zeira Salim Ritonga, usai memimpin rapat dengar pendapat dengan kelompok KUD Pasar Baru Batahan, PTPN 4, PT Palmaris, Pemkab Madina Senin (13/7/2020) di Aula gedung wakil rakyat Jalan Imam bonjol Medan.

Rapat yang diikuti anggota Komisi B, seperti Sugianto Makmur, Parsaulian Tambunan daan Tuani LTobing membahas permasalahan lahan seluas 1200 ha yang disengketakan kelompok KUD Pasar Baru Batahan, karena dicaplok pihak PTPN 4.

Disebutkan, Pemkab Madina prinsipnya mendukung KUD Pasar Baru diberikan arahan lahan pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan atau areal penggunaan lain untuk pembangunan kebun plasma kelapa sawit kerjasama dengan PTPN 4. Selanjutnya Bupati Madina menerbitkan izin lokasi seluas 3200 ha untuk pebangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan dengan PTPN 4 sebagai kebu  plasma 1600 KK.

“Kemudian pihak KUD Pasar Baru, Bank Mandiri dan PTPN 4 sebagai avalis melaksanakan MoU, dengan harapan melalui program revitalisasi perkebunan, masyarakat Batahan memiliki pondasi ekonomi yang mumpuni. Namun sakpai sekarang belum memperoleh peofit atau SHP (Sisa Hasil Plasma),” ujarnya.

Karena, lanjut Zeira, pihak PTPN 4 mengambil lahan tersebut seluas 1200 ha sejak 2008 tanpa memiliki IUP dan izin lokasi. Harusnya PTPN 4 membantu KUD Pasar Baru Batahan, bukan sebaliknya.

“Untuk penyelesaian persoalan itu, Komisi B akan melakukan peninjauan lokasi guna mengecek permasalahan di lapangan, karena disatu sisi disebut izin yang diberikan kepada KUD Pasar Baru tumpang tindih  dengan izin untuk PT Palmaris. Disisi lain disebut tidak terjadi tumpang tindih tapi lahan sesuai izin yang diberikan diambil PTPN 4,” ungkap Zeira. (MI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER

‘Negeri Bertuah’ Kembali Diguncang Isu Corona, Jubir Satgas: Warga Kuala PDP, Bukan Positif Covid-19

STABAT - Realitasonline | Kabupaten Langkat yang kerap disebut dengan 'Negeri Bertuah' kembali diguncang isu corona karena salah satu warganya yang positif...

“Dicomblangin”, Harimau Sumatra di London Dibunuh Calon Pasangannya

LONDON - RealitasOnline | Seekor harimau Sumatra mati di Kebun Binatang London. Harimau betina bernama Melati itu dianiaya calon pasangannya, harimau jantan...

“Jemput Bola” Rekam E-KTP, Disdukcapil Pakpak Bharat Terima Penghargaan Gubsu

PAKPAK BHARAT - Realitasonline | Untuk memenuhi persyaratan bagi warga Pakpak Bharat yang sudah berusia 17 tahun atau yang telah kawin untuk...

“Mardua Holong” Tampil Apik Pada Perayaan HBA Kejari Simalungun

SIMALUNGUN - Realitasonline | Keluarga besar  Kejari Simalungun merayakan HBA (Hari Bhakti Adhyaksa) ke 59 penuh suka cita bertempat di Hotel Horizon...

BERITA TERBARU

PT STTC Siantar Peduli Kembali Salurkan Bantuan APD ke Posko Gugus Tugas Covid-19

SIANTAR – Realitasonline.id | PT Siantar Tobacco Trading Company (STTC) Kota Pematangsiantar kembali menyalurkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) ke Posko Gugus...

Antisipasi Kasus Covid-19 dari Luar, Kadiskes Taput Minta Pendatang Jujur dan Lapor Faskes

Taput - Realitasonline | Tingginya angka kasus Covid-19 yang angkanya hari ke hari semakin meningkat. Belum lagi masa adaptasi kebiasaan baru (AKB)...

Pemda Diminta Gencar Lakukan Sosialisasi dan Pengawasan Protokol Kesehatan

MEDAN - realitasonline.id | Seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia didorong untuk terus gencar mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat di daerah masing-masing. Hal ini...

Kades Tarutung Taput Mengeluh Dikenakan TGR Hanya Karena Kurang Lengkap Bukti Administrasi

Taput - Realitasonline | Hanya karena tidak melampirkan undangan, daftar hadir dan notulen rapat Musrenbang sebagai bukti surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa...