Senin, Januari 18, 2021
Beranda Medan Jika Terjadi Efek Samping Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan

Jika Terjadi Efek Samping Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan

MEDAN – realitasonline.id | Pemerintah akan segera memulai program vaksinasi COVID-19 secara bertahap selama 15 bulan ke depan. 

Pemerintah telah mendistribusikan vaksin ke daerah-daerah guna memperlancar proses vaksinasi yang rencananya akan dimulai pada bulan ini setelah Badan POM menyelesaikan analisa fase klinik tahap III dan mengeluarkan Persetujuan Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization/EUA).

Setelah Badan POM mengeluarkan persetujuan tersebut, maka vaksin pertama yang diuji, yaitu vaksin CoronaVac dari Sinovac, dinyatakan aman, bermutu, dan efektif sehingga dapat digunakan. Tenaga kesehatan yang berjumlah 1,3 juta orang serta 17,4 petugas layanan publik yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia akan diprioritaskan oleh pemerintah menjadi penerima vaksin pertama. Hal ini karena tenaga kesehatan dan petugas publik merupakan pihak yang paling rentan tertular karena berada di garis terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19.

Selain memastikan keamanan dan efektivitas vaksin, pemerintah juga telah mempersiapkan mekanisme untuk mengantisipasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) meskipun berdasarkan uji klinis yang tengah dilakukan Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran (Unpad), hingga saat ini hanya menemukan adanya efek samping ringan, seperti reaksi lokal berupa nyeri pada tempat suntikan. 

Demikian dikatakan dr Siti Nadia Tarmidzi, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan dalam siaran melalui zoom yang dipandu oleh KPCPEN pada Jumat (8/1/2021). Dia

mengatakan meskipun kita tidak mengharapkan adanya KIPI pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Kemenkes dengan Komnas KIPI telah menyiapkan langkah antisipatif bila terjadi efek samping pada penerima vaksin. 

“Saya juga pastikan Pemerintah tidak akan melakukan vaksinasi sebelum ada persetujuan penggunaan darurat dari Badan POM yang menyatakan vaksin COVID-19 aman dan berkhasiat,” sebutnya.

Prof DR Dr Hindra Irawan Satari SpA(K) MTropPaed, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) mengatakan kandungan vaksin yang dipilih dan dipergunakan oleh pemerintah dipastikan tidak berbahaya karena sudah dipantau keamanannya sejak uji pra klinik, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Namun perlu diingat vaksin adalah produk biologis sehingga bisa menimbulkan reaksi alamiah seperti nyeri, kemerahan, dan pembengkakan di daerah suntikan.

Lebih lanjut Hindra menyatakan pasien yang mengalami gangguan kesehatan yang diduga akibat KIPI akan menerima pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian

kausalitas KIPI berlangsung dan semua biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 12 tahun 2017.

Untuk mengantisipasi munculnya KIPI, Pemerintah telah menyiapkan skema alur kegiatan pelaporan dan pelacakan KIPI sebagai berikut:

1. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) telah menetapkan contact person yang dapat dihubungi apabila ada keluhan dari penerima vaksin. 

2. Penerima vaksin yang mengalami KIPI dapat menghubungi contact person fasyankes tempat mendapatkan vaksin COVID-19.

3. Selanjutnya, fasyankes akan melaporkan ke Puskesmas, sementara Puskesmas dan rumah sakit akan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

4. Untuk kasus diduga KIPI serius, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan melakukan konfirmasi kebenaran kasus diduga KIPI serius tersebut ke Puskesmas atau fasyankes pelapor. Jika benar terkonfirmasi sebagai KIPI serius maka kasus harus segera dilakukan investigasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas/fasyankes, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan jika diperlukan berkoordinasi pula dengan Komite Ahli Independen (Pokja/Komda/Komnas PP-KIPI). Kemudian bila perlu dilakukan pemeriksaan uji sampel vaksin maka Dinas Kesehatan Provinsi akan berkoordinasi dengan Balai Besar POM Provinsi. 

Hasil investigasi akan segera dilaporkan ke dalam website keamanan vaksin untuk selanjutnya dilakukan kajian oleh Komite Ahli Independen (Komnas dan/atau Komda PP/KIPI). 

Format pelaporan KIPI non serius, format pelaporan KIPI serius, format investigasi serta panduan penggunaan web keamanan vaksin dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/LampiranJuknisVC19.

Lab Tes Covid Bergerak di Sumut

Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada Selasa (12/1/2021), mengatakan kehadiran laboratorium (Lab) Tes Covid-19 Bergerak atau Mobile Laboratory Biosafety Level-2 (Mobile Lab BSL-2) di Sumut akan mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di provinsi bagian Utara ini. Karena, melalui laboratorium bergerak ini upaya testing, tracing, treatment (3T) dalam  penanganan Covid-19 dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Kata gubernur Edy, walau vaksin Covid-19 sudah sampai di Sumut, namun belum dapat diambil kesimpulan 100% dapat menghentikan pandemi ini. 

“Vaksin belum ada kepastian memberikan keamanan 100% kapan virus ini akan berakhir. Saat ini saya yakin benar, bila masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yakni dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, pandemi ini dapat kita redam,” katanya.

Menurut Gubernur Edy, Mobile Lab BSL-2 yang beroperasi di Sumut baru ada satu unit yakni di Rumah Sakit (RS) Tingkat II Putri Hijau, Medan. Ke depan diharapkan jumlah laboratorium bergerak ini dapat terus ditingkatkan di daerah ini, sehingga penanganan Covid-19 semakin lebih cepat.

Mobile Lab BSL-2 merupakan salah satu solusi teknologi untuk menghadirkan laboratorium dengan standar biorisiko tingkat dua, dan mampu dipindahoperasikan dengan mudah ke berbagai daerah yang membutuhkan.

“Kita berharap Indonesia dapat mandiri untuk memproduksi alat kesehatan yang kita ketahui saat ini kita masih tergantung dengan negara lain. Berdasarkan arahan menteri, setiap daerah sudah memiliki Mobile Lab BSL-2 ini yang dapat melakukan tracing dengan cepat, sehinga upaya kita mengejar testing dapat dilaksanakan,” katanya. (AY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER

‘Negeri Bertuah’ Kembali Diguncang Isu Corona, Jubir Satgas: Warga Kuala PDP, Bukan Positif Covid-19

STABAT - Realitasonline | Kabupaten Langkat yang kerap disebut dengan 'Negeri Bertuah' kembali diguncang isu corona karena salah satu warganya yang positif...

‘Sri Nabilla’ Dilepasliarkan ke Hutan TNGL

TAPANULI SELATAN - realitasonline.id | 'Sri Nabila', Harimau Sumatera berjenis kelamin betina yang telah selesai menjalani karantina di Taman Margasatwa Nagari Barumun...

“Barata” Dukung Perjuangan Relawan Kotak Kosong di Pilkada Humbahas

HUMBAHAS - realitasonline.id | Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Baginda Polin Lumban Gaol SH MH dan Rajin...

“Dicomblangin”, Harimau Sumatra di London Dibunuh Calon Pasangannya

LONDON - RealitasOnline | Seekor harimau Sumatra mati di Kebun Binatang London. Harimau betina bernama Melati itu dianiaya calon pasangannya, harimau jantan...

BERITA TERBARU

Gubernur Edy Rahmayadi Minta Para Kepala Daerah Tetap Dorong Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan

STABAT – realitasonline.id | Meski sudah mulai dilakukan vaksinasi Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut), Gubernur Edy Rahmayadi meminta para bupati/walikota se-Sumut tetap konsisten...

Pria Ini Ditangkap Polisi dan TNI di Kebun Sawit

TAPANULI TENGAH - realitasonline.id | Anggota Polisi bekerjasama dengan TNI menangkap seorang pria berinisial HA alias S (47) dari kebun Kelapa Sawit...

Operasi Yustisi di Kecamata Angkola Muara Tais Tindak 200 Pelanggar Prokes Covid-19

TAPANULI SELATAN, realitasonline.id | Kasubbag Binops Bagops Polres Tapanuli Selatan, Iptu R. Triharjanto, SH, mewakili Kapolres Tapanuli Selatan AKBP. Roman Smaradhana Elhaj,...

Tokoh Mubaligh di Abdya Dukung Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit

BLANGPIDIE - realitasonline.id | Salah satu tokoh Mubaligh di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Tgk Drs Fachry A Rahim memberikan dukungan terhadap keputusan...