MEDAN - realitasonline.id | Wali Kota Medan Bobby Nasution berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warganya, termasuk di bidang pelayanan kesehatan. Saat ini Pemko Medan berupaya maksimal untuk menjamin kesehatan seluruh warganya khususnya yang tidak mampu maupun berpenghasilan tidak tetap dengan menanggung biaya pengobatannya melalui BPJS Kesehatan.
Demikian hal ini disampaikan Bobby Nasution ketika menerima audiensi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan dr Sari Quratul Aini di Ruang Khusus Wali Kota Medan, Kantor Wali Kota, Selasa (15/6). Selain bersilaturahmi kehadiran BPJS kesehatan cabang Medan ini juga untuk menginformasikan progres Program
Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia (JKN -KIS) di Kota Medan.
Dijelaskan Bobby Nasution, saat ini melalui program jaminan kesehatan, Pemko Medan telah menganggarkan dan membayarkan iuran 300 ribu jiwa penduduk yang belum tercover dari anggaran Pemerintah Pusat. Program yang ditanggung Pemko Medan semestinya diperuntukkan untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu atau berpenghasilan tetap. Oleh sebab itu Bobby Nasution mendorong terus Dinas terkait bersama BPJS kesehatan untuk mendata masyarakat yang berhak mendapatkan program tersebut.
"Saat ini 500 ribu jiwa penduduk Medan belum terdaftar BPJS kesehatan. Oleh karenanya ini terus kita dorong, untuk itu OPD terkait bersama BPJS kesehatan harus dapat memilah mana masyarakat yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja dan mana masyarakat yang tidak mampu atau berpenghasilan tidak tetap. Artinya masyarakat yang tidak mampu atau berpenghasilan tidak tetap harus dijamin dan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah," kata Wali Kota Medan didampingi Plt Kadis Kesehatan dr Syamsul Nasution dan Dirut RSUD dr Pirngadi dr Suryadi Panjaitan.
Baca Juga: Bobby Nasution Ajak BRI Kolaborasi Pasarkan Produk UMKM
Baca Juga: Trans Palas Madina, Gubsu Edy Targetkan Selesai 2022
Guna mengefektifkan pendataan, ditambahkan Bobby, akan dibentuk Tim yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Disdukcapil dan Dinas Sosial serta BPJS kesehatan. Dengan adanya tim ini Bobby menargetkan nantinya dapat dipilah masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemberi kerja maupun yang ditanggung pemerintah daerah.