Minggu, Agustus 1, 2021
BerandaMedanPPKM Darurat, DPRD Medan Terapkan 25 Persen Hadir di Kantor

PPKM Darurat, DPRD Medan Terapkan 25 Persen Hadir di Kantor

MEDAN – realitasonline.id | Selama PPKM Darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli mendatang, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Medan Erisda Hutasoit menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai honor hadir di kantor hanya 25 persen.

“Sedangkan selebihnya bekerja dari rumah. Untuk kegiatan rapat-rapat di gedung dewan ditiadakan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat,” kata Erisda Hutasoit, Kamis (22/7/2021).

Menurut Plt Sekretaris Dewan (Sekwan), sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Medan No.443.2/6134 tentang PPKM Darurat yang mengatur 20 poin sebagai upaya dalam menekan penyebaran Covid-19.

Dia menerangkan pembatasan kegiatan ini juga berlaku untuk kunjungan kerja alat kelengkapan dewan (AKD) ke rekanan kerja di gedung dewan.

“Tamu dari daerah lain kunjungan kerja, tetap kita terima karena sudah terjadwal. Hanya saja tamu itu harus menunjukkan hasil usap antigennya negatif, dan yang masuk ke gedung maksimal dua orang,” kata Erisda.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga mendukung kebijakan Sekretariat Dewan yang membatasi kegiatan selama PPKM Darurat.

“Tapi Kantor DPRD Medan tetap buka, karena 25 persen pegawai masih masuk kantor. Kalau rapat memang dibatalkan, karena itu kan mengundang kerumunan,” katanya.

Patuhi PPKM Darurat

Di tempat yang sama, Fraksi PDIP DPRD  Medan mengimbau warga setempat agar mematuhi PPKM Darurat.

Baca Juga:   Kasdam I/BB Berangkatkan Satgas Pam Pulau Terluar Secara Virtual

“Kepada warga kami imbau patuhi ketentuan di PPKM Darurat,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Robi Barus.

Ia mengatakan ketentuan tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran No.443.2/6134 tentang PPKM Darurat yang ditandatangani Wali Kota Medan, dan terdapat 20 poin mengatur masyarakat untuk menekan penularan Covid-19.

Di antaranya peran camat dan lurah membentuk posko penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan melaksanakan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung penanganan virus corona di tingkat kelurahan.

“Lalu kegiatan belajar mengajar dilakukan daring, dan pelaksanaan kegiatan di tempat kerja diberlakukan 75 persen ‘work from home’ dan 25 persen ‘work from office’ menerapkan protokol kesehatan lebih ketat,” katanya.

Baca Juga:   Bobby Bagikan Sembako Langsung ke Rumah Warga Terdampak Covid-19

Walau status ibu kota Provinsi Sumatera Utara kini diklaim di level tiga penyebaran Covid-19, lanjut dia, tetapi Pemko Medan harus berlapang dada ketika diminta menerapkan PPKM Darurat.

“Kita tahu saudara Wali Kota miliki hubungan dekat dengan pusat, dan bukan tidak bisa beliau minta agar Kota Medan jangan dimasukkan ke PPKM Darurat. Tapi faktanya, Pemko Medan tidak melakukan tindakan itu,” ungkap Robi yang juga Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRD Kota Medan ini. (AY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER

BERITA TERBARU