Selasa, Maret 9, 2021
Beranda Medan Red Doorz dan Oyo Tak Bayar Pajak Daerah, DPRD Medan Desak Revisi...

Red Doorz dan Oyo Tak Bayar Pajak Daerah, DPRD Medan Desak Revisi Perda

MEDAN – realitasonline.id | DPRD Medan mendesak Pemko agar mengajukan revisi Perda Pajak Daerah. Pasalnya, Red Doorz dan Oyo tidak jelas kemana pungutan retribusinya.

Hal itu dikatakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Medan, Edwin Sugesti Nasution pada Sabtu (16/1/2021).

Politsi asal daerah pemilihan (Dapil) III meliputi Kecamatan Medan Timur, Medan Perjuangan, dan Medan Tembung ini minta Pemko mengajukan perubahan Perda tentang Pajak Daerah karena telah banyak berkembang jenis-jenis usaha, namun tidak bisa dipungut pajaknya karena tidak ada regulasinya.

“Seperti Red Doorz dan Oyo. Ini kan sudah menjamur di mana-mana dan tidak jelas kemana pungutan pajaknya, sementara usahanya jalan terus. Kalau memang tidak ada regulasi untuk melakukan pungutan, Pemko Medan harus segera mengajukan revisi Perda agar usaha seperti itu bisa ditagih baik dari segi izin usaha maupun pajaknya,” katanya.

Ranperda Perlindungan dan Pengembangan UMKM
DPRD Medan juga akan membahas pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pengembangan UMKM di Kota Medan. Banyak retail toko-toko modern berdiri hampir di seluruh wilayah Kota Medan, namun belum berpihak kepada UMKM.

“Toko-toko modern seperti Indomaret, Alfamart, atau Alfamidi dan Berastagi banyak di Medan, tapi produk hasil UMKM masih minim dipasarkan di toko-toko modern itu,” kata Edwin Sugesti Nasution.

Keberpihakan itu, lanjut Edwin, belum terlihat di dalam toko-toko modern itu produk hasil UMKM yang dipasarkan. Padahal, hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI No.70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan toko modern.

Disebutkan Edwin, pada BAB IV pasal 1, toko modern dapat melakukan kemitraan dalam mengembangkan UMKM dengan pola perdagangan umum/waralaba.

Pada pasal 17 juga disebutkan toko modern harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM. 

Sedangkan, pasal 21 toko modern dapat memasarkan batang dengan merek sendiri dengan menhutamakan barang hasil produk UMKM. “Ini yang belum sepenuhnya dilakukan,” katanya.

Faktanya, sebut Edwin,  produk yang dijual di toko modern yang tersebar di Kota Medan ini minim produk hasil UMKM. “Seharusnya, keberadaan toko modern ini menghidupkan atau mengembangkan produk hasil UMKM, bukan sebaliknya mematikan,” ujarnya.

Dikatakan politisi PAN hal ini menjadi salah satu dasar DPRD Medan mengajukan Ranperda Perlindungan dan Pengembangan UMKM. 

“Bapemperda masih menunggu usulan Fraksi atau pun Komisi untuk Ranperda ini,” Katanya. (AY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER

BERITA TERBARU