MEDAN - realitasonline.id| Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan pada Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2021 menyoroti persoalan tunggakan peserta BPJS Kesehatan yang jumlahnya mencapai belasan hingga puluhan juta.
Ketua Fraksi Nasdem, Afif Abdillah mengatakan banyak warga yang mengeluhkan soal tunggakan iuran pembayaran BPJS Kesehatan dikarenakan Covid-19.
Ketua Fraksi Nasdem berharap melalui Pemko Medan agar bisa menyampaikan ke pemerintah pusat bisa melakukan pemutihan pembayaran. "Mustahil mereka bisa membayar tagihan belasan atau puluhan juta, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saja mereka sudah syukur," sebut Afif Abdillah.
Seharusnya ada solusi keringanan bayar bagi masyarakat yang menunggak seperti cukup membayar 3 bulan atau 6 bulan maka tunggakan dianggap lunas. Dengan begitu tunggakan tersebut bisa terbayarkan dan masyarakat kembali bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan seperti semula.
Disisi lain, lanjut Afif menegaskan bahwa Fraksi Nasdem mendorong Pemko Medan untuk mempercepat pelaksanaan Universal Health Coverge (UHC) sehingga bisa memastikan seluruh masyarakat Kota Medan terjamin kesehatannya melalui BPJS PBI dan masyarakat yang tertunggak bisa terlayani di Fasilitas Kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Masih dalam paparannya, Fraksi Nasdem meminta penjelasan tentang program Jampersal, yang selama ini ada di anggaran Pemko Medan hingga saat ini tidak bisa diklaim oleh masyarakat. "Masih terjadi kesimpang siuran informasi mengenai program Jampersal karena menurut informasi yang kami terima akan dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan mekanisme untuk hal ini belum ditetapkan," ungkap afif lagi.
