UHa: Sosialisasi Kepesertaan BPJS PBI Tidak Transfaran, Banyak Ditemukan Masalah

0

MEDANrealitasonline.id | Sosialisasi kepesertaan BPJS kesehatan khususnya kategori PBI (gratis) itu tidak transfaran atau tidak diinformasikan kepada masyarakat, sehingga dilapangan banyak ditemukan kasus termasuk ketidaktahuan masyarakat terdaftar menjadi peserta BPJS PBI.

Hal ini dinyatakan Sekretaris FPKS DPRD Sumut Ahmad Hadian yang akrab dipanggil UHa kepada wartawan, Minggu (27/22/2022) melalui telepon seluler, terkait diketahui BPJS tidak lagi menyediakan kartu bagi masyarakat, namun peserta BPJS yang tidak memiliki kartu tetap bisa berobat di fasilitas kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP (NIK).

Baca Juga:   Sekdaprov Sumut: Persiapan HPN 2023 Melebihi Target

Akibat dari tidak transparannya BPJS, lanjut anggota DPRD Sumut dapil Sumut V (Asahan, Batubara, Tanjungbalai) ini, masyarakat tidak mampu yang tidak tahu, kalau dirinya telah terdaftar dalam kepesertaan BPJS PBI. “Saat berobat, mereka menggunakan fasilitas pasien umum, padahal seharusnya mereka gratis, karena kurangnya informasi,” ujarnya.

Menurut politisi PKS ini, ada dua langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi, yaitu setiap RS baik pemerintah ataupun swasta wajib mengecek ke sistem BPJS Online tentang kepesertaan pasien meskipun pasien tersebut mengaku tidak memiliki BPJS.

Baca Juga:   Nawal Lubis Minta Pengurus GPMB Berkolaborasi dengan Penggiat Literasi

Kemudian, pihak BPJS harus proaktif mensosialisasikan kepesertaan BPJS PBI ke masyarakat melalui Pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya pemko/pemkab melanjutkannya melalui pemerintah desa.

“Kedua langkah tersebut harus dimuat dalam Peraturan kepala daerah (Perkada) agar menjadi acuan semua pihak. Intinya jangan sampai ada rakyat yang tidak mampu terpaksa berobat umum dengan biaya besar, hanya karena mereka tidak tahu kalau dirinya punya BPJS Gratis. Semoga hal negatif ini tidak terus terulang,” harapnya. (MIS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini