Kamis, Juli 9, 2020
Beranda HL Rapat Pleno SMSI, Media Diminta Arif dalam Memberitakan Produk DPR

Rapat Pleno SMSI, Media Diminta Arif dalam Memberitakan Produk DPR

JAKARTA – Realitaonline.id | Para pengelola media massa, khususnya media siber diserukan untuk berhati-hati, dan proporsional dalam menyikapi kondisi sosial politik terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belakangan ini cenderung menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat. Karena itu media massa juga diminta lebih arif dan proporsional dalam memberitakan produk legislasi DPR yang kadang-kadang mendahulukan sisi politik dari pada kepentingan bangsa.

Seruan itu mengemuka setelah melalui pembahasan rapat pleno Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jumat sore (26/6/2020) melalui aplikasi Zoom yang dihadiri para pengurus SMSI. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua Umum SMSI Firdaus, didampingi Sekretaris Jenderal SMSI HM Untung Kurniadi.

Rapat pleno tersebut selain membahas rencana rapat kerja nasional SMSI, juga membicarakan persoalan bangsa, termasuk soal Pancasila yang menjadi dasar negara kita.

SMSI yang beranggotakan lebih dari 1000 perusahaan media siber di seluruh Indonesia, merasa terpanggil untuk membahas masalah kebangsaan yang terbelah gara-gara produk DPR.

Produk legislasi DPR terakhir yang menimbulkan perpecahan di masyarakat adalah RUU HIP. “Kami prihatin terhadap produk DPR yang hanya menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat,” kata Firdaus.

Menurut Firdaus, Pancasila yang selama ini menjadi dasar negara dan melandasi organisasi-organisasi di Indonesia harus tetap dipertahankan. Jangan ada pihak-pihak yang mengganggu, melemahkan, atau mengubah Pancasila melalui cara apapun.

“Kalau Pancasila diubah dengan RUU HIP ini, negara kita ini mau jadi apa? Pancasila juga sudah menjadi landasan organisasi kita SMSI. Kalau Pancasila diubah, mau dikemanakan arah organisasi ini,” kata Firdaus yang disambut para peserta pleno dengan kata sepakat, “RUU HIP harus dicabut”.

Sedikitnya ada empat poin di dalam RUU HIP yang paling banyak diprotes oleh berbagai kalangan. Pertama, tidak dicantumkannya TAP MPRS soal pelarangan PKI dan komunisme dalam konsideran.

Kedua adanya frasa “Ketuhanan yang berkebudayaan” dalam pasal 7 ayat (1) dan konsep Trisila dan Ekasila dalam pasal 7 ayat (2) yang dinilai mengesampingkan agama. RUU HIP tersebut telah disahkan menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakya (DPR).

SMSI dalam menyikapi RUU HIP tersebut, selain menolak, juga akan melakukan kajian mendalam mengenai apa saja yang akan kena dampak negatif kalau sampai RUU HIP disahkan. (AL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER

‘Negeri Bertuah’ Kembali Diguncang Isu Corona, Jubir Satgas: Warga Kuala PDP, Bukan Positif Covid-19

STABAT - Realitasonline | Kabupaten Langkat yang kerap disebut dengan 'Negeri Bertuah' kembali diguncang isu corona karena salah satu warganya yang positif...

“Dicomblangin”, Harimau Sumatra di London Dibunuh Calon Pasangannya

LONDON - RealitasOnline | Seekor harimau Sumatra mati di Kebun Binatang London. Harimau betina bernama Melati itu dianiaya calon pasangannya, harimau jantan...

“Jemput Bola” Rekam E-KTP, Disdukcapil Pakpak Bharat Terima Penghargaan Gubsu

PAKPAK BHARAT - Realitasonline | Untuk memenuhi persyaratan bagi warga Pakpak Bharat yang sudah berusia 17 tahun atau yang telah kawin untuk...

“Mardua Holong” Tampil Apik Pada Perayaan HBA Kejari Simalungun

SIMALUNGUN - Realitasonline | Keluarga besar  Kejari Simalungun merayakan HBA (Hari Bhakti Adhyaksa) ke 59 penuh suka cita bertempat di Hotel Horizon...

BERITA TERBARU

Kasus Covid-19 di Medan Meningkat, RS Rujukan Tak Mampu Lagi Tampung Pasien Corona

MEDAN - realitasonline.id | Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Medan Mardohar Tambunan mengatakan rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di wilayah tersebut,...

Tiga Komisi DPRD Taput Konsultasi ke Provinsi

TARUTUNG - Realitasonline.id | Tiga (3) Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Utara (Taput) Konsultasi ke Tingkat Provinsi Sumut di Medan.

Terbukti Nyabu, Dua Pemuda Asal Haranggaol Diancam 3,6 Tahun

SIMALUNGUN - Realitasonline.id | Dua pemuda asal Haranggaol Horison Simalungun, Luter Simarmata (20) dan Roni Alkahpi Pardede (20) masing masing dituntut hukuman...

Pada Penyerahan 20 Betor Sampah, Bupati Bireuen Ingatkan Warga Agar Menjaga Kebersihan

BIREUEN - realitasonline.id | Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A Gani, SH MSi mengatakan salah satu cara hidup sehat adalah dengan selalu...