Minggu, Januari 24, 2021
Beranda Nasional RDP Soal Djoko Tjandra, Aziz Syamsuddin Tetap Ikuti Aturan

RDP Soal Djoko Tjandra, Aziz Syamsuddin Tetap Ikuti Aturan

JAKARTA – Realitasonline | Soal rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus Djoko Tjandra yang menjadi polemik, kini berujung pelaporan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Saat ditemui di ruang kerjanya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tak mempersoalkan pihak lain yang mengadukan dirinya ke MKD. Baginya itu adalah bagian controlling untuk menjaga keseimbangan bernegara.

“Wajar saja, selama semua ditempuh sesuai mekanisme hukum,” katanya.

Kendati demikian meski dirinya dituding melanggar kode etik, Azis mengatakan, dirinya hanya menjalankan aturan dan tidak ada kepentingan.

“Saya hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses,” kata Azis saat ditemui, Jumat (24/7).

Azis menjelaskan, berdasarkan tata tertib DPR, masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Kemudian, berdasarkan Tatib DPR, Badan Musyawarah dalam menjalankan tugas dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang, memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang.

Selain itu, Bamus juga dapat mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya, apabila penanganan rancangan undang-undang tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan serta menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPR.

“Di Bamus sudah ada perwakilan masing-masing Fraksi, sehingga informasi kesepakatan dan keputusan yang terjadi bisa dikoordinasikan di Fraksi masing-masing. Hal ini penting agar komunikasi dan etika terjalin dengan baik” ujar Azis.

Sebelumnya dilansir dibeberapa media, Boyamin Saiman melaporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran dinilai tidak mengizinkan Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas buron terpidana kasus pengalihan utang (cessie) Bank Bali Djoko S Tjandra.

“RDP tersebut sangatlah urgen karena akan membantu pemerintah segera mengurai sengkarut Djoko Tjandra dan memberikan rekomendasi untuk penuntasan penindakan terhadap oknum-oknum yang membantu Djoko Tjandra dalam rangka menemukan jejak-jejak keberadaannya, sehingga pemerintah mampu menangkapnya dan atau membawa pulang untuk dijebloskan dalam penjara,” kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Juli 2020. (AL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER

‘Negeri Bertuah’ Kembali Diguncang Isu Corona, Jubir Satgas: Warga Kuala PDP, Bukan Positif Covid-19

STABAT - Realitasonline | Kabupaten Langkat yang kerap disebut dengan 'Negeri Bertuah' kembali diguncang isu corona karena salah satu warganya yang positif...

‘Sri Nabilla’ Dilepasliarkan ke Hutan TNGL

TAPANULI SELATAN - realitasonline.id | 'Sri Nabila', Harimau Sumatera berjenis kelamin betina yang telah selesai menjalani karantina di Taman Margasatwa Nagari Barumun...

“Barata” Dukung Perjuangan Relawan Kotak Kosong di Pilkada Humbahas

HUMBAHAS - realitasonline.id | Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Baginda Polin Lumban Gaol SH MH dan Rajin...

“Dicomblangin”, Harimau Sumatra di London Dibunuh Calon Pasangannya

LONDON - RealitasOnline | Seekor harimau Sumatra mati di Kebun Binatang London. Harimau betina bernama Melati itu dianiaya calon pasangannya, harimau jantan...

BERITA TERBARU

Pelaku Ancam Bunuh Ibu Kandung Diamankan Polsek Besitang

BESITANG - realitasonline.id | Kisah Malin Kundang, anak durhaka bukan saja didapatkan dari lagenda. Namun, cerita yang sama kembali terjadi dilakukan MS...

Rektor INKES Medistra Lubuk Pakam Luluskan 1.009 Perawat dan Apoteker 30%

DELISERDANG – reslitasonline.id | Pandemi Covid-19 yang melanda Sumatera Utara (Sumut) dan dunia hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan berakhir. Untuk penanganannya...

Walikota Berharap Penyerahan Kantor Eks Pemkab Tapsel Di Kota Padangsidimpuan Dapat Terealisasi

PADANGSIDIMPUAN - realitasonline.id | Sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, SH berharap Bupati Syahrul...

Bupati Aceh Selatan Hadiri FGD, MoA dan FISIP UTU di Meulaboh

TAPAKTUAN - realitasonline.id | Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran ikut serta  menghadiri Focus Group Discussion (FGD), Penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dengan Fakultas Ilmu...