Selasa, Desember 7, 2021
BerandaHLAktivis KRM Tuding Terjadi "Tawar Menawar" Kepentingan Dalam Pengesahan PAPBD Tanjungbalai 2021

Aktivis KRM Tuding Terjadi “Tawar Menawar” Kepentingan Dalam Pengesahan PAPBD Tanjungbalai 2021

TANJUNGBALAI – realitasonline.id | Buntut dari sempat tertundanya pengesahan P-APBD Kota Tanjungbalai T.A 2021 september lalu, aktivis mahasiswa yang tergabung dalam “Koalisi Rakyat Menggugat” menuding telah terjadi praktek tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif dalam pengesahan tersebut.

Bahkan, demi menyikapi dan menyuarakan persoalan tersebut, KRM sempat melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Tanjungbalai, Kamis (14/10/2021) yang lalu.

Mahmudin, SP koordinator aksi KRM, saat ditemui awak realitasonline.id, Minggu (17/10/2021) menerangkan bahwa mensinyalir pimpinan DRPD Kota Tanjungbalai telah melakukan praktek “bagi-bagi jatah proyek” demi meloloskan pengesahan P-APBD Kota Tanjungbalai T.A 2021.

“Sebelumnya DPRD telah melakukan sidang paripurna pengesahan P-APBD T.A 2021, Kamis (30/9/2021) yang lalu. Namun, hingga Rabu (6/10/2021) berita acara pengesahan P-APBD tersebut, belum juga ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kota Tanjungbalai” terangnya.

Baca Juga:   Provinsi Aceh Juara Umum API Award 2021, Aceh Selatan Sumbang Tiga Anugerah

Kacak, sapaan akrab Mahmudin SP menduga penundaan tersebut memang disengaja, agar terjadi “tawar-menawar” dalam meloloskan pengesahan tersebut.

“Dengan ditundanya penyerahan berita acara pengesahan tersebut, tentunya menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, mengapa Pimpinan DPRD Kota Tanjungbalai melakukan hal yang dinilai diluar keladziman tersebut” ungkap Kacak.

Selain itu, Rudy Bakti rekan Kacak di KRM, mendesak aparat penegak hukum baik itu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk turun tangan menyikapi persoalan ini, karena disinyalir terjadinya praktek-praktek KKN dalam proses pengesahannya.

Baca Juga:   Pemkab Langkat Gelar Rapat Penanganan Konflik Sosial

“Beberapa waktu lalu KPK baru saja mengungkap kasus jual beli jabatan di daerah kita, tentu kita mengapresiasi hal tersebut. Untuk itu, kita meminta KPK turut pula mengawasi pengesahan P-APBD ini, dan jika perlu lakukan penyadapan agar tak terjadi lagi seperti yang lalu-lalu” tutur Rudy.

Disamping itu, Rudy juga mengungkapkan dalam waktu dekat akan melakukan aksi unjuk rasa kembali menyikapi persoalan ini.

“Benar bang, dalam waktu dekat ini kita akan kembali melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan dan menyikapi permasalahan ini. Kita akan meminta dan mendesak Kejaksaan serta Kepolisian proaktif dalam persoalan ini” tutup Rudy. (FRP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER

BERITA TERBARU