Oknum Panitia Pengadaan CCTV di Binjai Melarikan Diri

0

BINJAIrealitasonline.id | Oknum panitia pengadaan CCTV yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen JP diduga melarikan diri, terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai.

Upaya wartawan media ini yang beberapa kali ingin melakukan konfirmasi langsung kepada JP yang diketahui sebagai staf dengan golongan II di Dinas Perhubungan Kota Binjai tak berada di kantor.

Saat akan dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai Syahrial juga tidak berafa di tempat, sementara mobil Kadishub yang terparkir di Kantor Dishub terlihat. Staf piket menyatakan tidak ada Kadishub dan JP tidak ada.

“Pak Kadis keluar tadi sama temannya, enggak bawa mobil. Kalau itu (JP) enggak nampak, sudah lama tidak kelihatan,” kata salah satu staf, Rabu kemarin (9/6/2021).

Dugaan JP kabur semakin menguat dengan dibuktikan ketika penyidik melakukan penggeledahan di kediaman pribadinya yang berlantai dua di Ridho Residence, Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Jati Makmur, Binjai Utara.

Baca Juga: Wali Kota Bobby Terapkan Sistem Digitalisasi Tutup Peluang Korupsi di Pemko…

Baca Juga: Antisipasi Cluster Baru Covid-19, Babinsa Aktif Himbau Warga Dan Bagikan Masker

Bahkan informasi juga berembus kencang kalau JP sudah melakukan pengurusan pindah status kepegawaian atau berencana angkat koper dari ASN di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Baca Juga:   Irhamsyah Pohan Bantah Isu Terkait Uang Rp 20 Juta Pemilihan Wakil Walikota di Gedung DPRD Konta Binjai

Absennya JP ke kantor telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang manajemen ASN. Pada aturan tersebut, dimaksud juga di dalamnya mengenai kehadiran ASN dalam bekerja. Jika kedapatan bolos dengan batas dan alasan tidak tepat, akan dikenakan sanksi tegas.

Menyikapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai, Rahmad Fauzi Salim mengaku masih bertugas di luar kota. Dia juga belum dapat memastikan soal perpindahan JP dan teguran apa yang sudah dilayangkan BKD kepada oknum tersebut.

“Saya masih tugas di luar kota, belum tahu apakah surat tersebut sudah masuk ke BKD atau belum,” ungkapnya.

Menurut dia, dalam aturan tidak diperbolehkan ASN melanggar peraturan tersebut. Jika melanggar, bukan tidak mungkin akan dipecat dari PNS, sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Adapun sanksi tegas yang tertuang dalam PP 53, yakni penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, kemudian pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Selanjutnya, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pmberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (ND)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here