Pengamat Pendidikan Soroti Pengangkatan Guru di Tanjungbalai Tidak Efektif

0

TANJUNGBALAI – realitasonline.id | Pengamat pendidikan Kota Tanjungbalai, Agustoni  MPd menilai proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru tidak efektif. Padahal, jika pemerintah membuat sistem berjenjang secara sistematis, maka akan bisa lebih efektif dan irit anggaran. 

Agus, Jumat (18/6/2021), menuturkan, ada guru yang bukan PNS tapi digaji oleh negara, bahkan gajinya juga disesuaikan dengan golongan PNS, guru tersebut adalah guru non PNS yang sudah sertifikasi dan inpassing. Cuma perbedaannya, guru non PNS tidak mendapatkan dana pensiun. 

Menurut pembina LSM Mandiri Tanjungbalai, guru yang sudah sertifikasi dan inpassing jika statusnya ditingkatkan untuk menjadi PNS, bagi pemerintah akan lebih mengirit anggara serta lebih sistematis. Sedangkan persoalan penugasan, dia mengira semua guru sertifikasi dan inpassing jika statusnya dinaikan menjagi PNS  akan siap untuk mengabdi di sekolah negeri maupun ditempatkan di sekolah atau madrasyah swasta yang ditunjuk.

“Daripada pemerintah harus melakukan tes CPNS dan lain sebagainya, itu lebih membebani anggaran pemerintah,” ujar Agus.

Baca Juga: Gubsu Minta Pemdes Kembangkan Potensi Desa Melalui Dana Desa

Baca Juga: Gubsu: Gunakan Dana Desa untuk Hal Produktif

Dia juga menambahkan, kalau saja pada awalnya yang masuk menjadi honorer kategori 2 adalah khusus bagi guru yang mengajar di sekolah negeri, Istilah kategori 2 juga menurutnya bertentangan dengan Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Baca Juga:   RPJMD Humbahas Diminta Perkuat Kemampuan Fiskal Daerah

“Kalau guru inpassing itu sudah digaji oleh negara, dari pada harus mengangkat guru baru yang harus mengeluarkan anggaran besar lagi, ya lebih baik diangkat saja menjadi PNS,” ujarnya.

Dia menyampaikan jumlah guru yang sudah inpassing dan sertifikasi khususnya di Kota Tanjungbalai cukup banyak dari guru yang bukan pns. Itu artinya akan ada pengiritan anggaran negara lebih besar kalau guru inpassing dan guru sertifikasi diangkat menjadi PNS. “Saya fikir pemerintah harus mengkaji persoalan ini secara serius, terlebih dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara nasional, dan adanya garansi kesejahteraan bagi guru-guru yang ada di sekolah  swasta,” ujarnya.

Dia menyampaikan, berkaitan dengan lembaga pendidikan baik swasta maupun nasional, sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah, karenanya masyarakat juga harus memahami swasta dan negeri itu sama tidak ada hal yang membedakan secara sginifikan kecuali hanya status saja.  “Negeri dan swasta itu sama menjadi tanggung jawab pemerintah sebenarnya, jadi memang harus ada pengkajian ulang untuk guru swasta, agar adanya kejelasan juga secara pasti terkait status kepegawaiannya oleh negara,” pungkasnya. (AES)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here